SAMPIT — Rencana pemanggilan itu disampaikan Akhyannoor di sela-sela kesibukan dewan membahas APBD Perubahan bersama mitra kerja. Menurutnya, RDP lintas komisi akan digelar setelah pembahasan anggaran tersebut tuntas.
"Setelah selesai pembahasan dengan mitra kerja terkait APBD Perubahan ini, maka kami akan segera mengadakan RDP lintas komisi terkait antrean BBM," ujarnya.
Akhyannoor menegaskan, persoalan ini tidak bisa dilihat sebelah mata. Ia mengusulkan RDP melibatkan Komisi I, II, III, dan IV sesuai bidang masing-masing, mulai dari aspek pemerintahan, ekonomi, hingga persoalan infrastruktur jalan.
"Kami mau RDP dengan lintas komisi, Komisi I, II, III dan IV, sesuai dengan bidang yang berkaitan, termasuk pemerintah, ekonomi, sampai persoalan jalan," kata politisi Gerindra itu.
Pelangsiran Diduga Perparah Antrean
Rencana ini muncul setelah keluhan warga kembali mencuat. Aktivitas kendaraan yang berulang kali masuk SPBU dinilai menjadi biang keladi antrean sulit terurai.
"Bolak-balik masuk SPBU ini yang membuat antrean terus panjang. Sejumlah mobil setiap hari mengisi Pertalite. Masa polisi diam dengan masalah seperti ini," keluh Zulkifli, warga Baamang.
Sorotan tajam juga datang dari Komunitas Peduli Kotim. Ketuanya, Audy Valent, mempertanyakan sikap Pertamina yang dinilai belum tegas terhadap SPBU yang diduga membiarkan praktik pelangsiran berlangsung berulang.
Pertamina Diminta Tindak Tegas SPBU Nakal
Audy menilai Pertamina memiliki kewenangan penuh untuk mengawasi mitra bisnisnya. Sanksi, audit, hingga pemutusan hubungan kerja adalah instrumen yang bisa digunakan untuk menjerat SPBU bermasalah.
"Pertamina memiliki kewenangan mengawasi SPBU yang menjadi mitra bisnis atau jaringan distribusinya melalui pemberian sanksi, audit, dan pemutusan hubungan kerja," ujarnya.
Namun, langkah yang terlihat selama ini dinilainya baru sebatas audit. Praktik pelangsiran di lapangan masih kerap ditemukan, sehingga memicu kecurigaan di publik.
"Kita jadi curiga, jangan ada dugaan kartu AS oknum yang dipegang pengusaha SPBU hingga tidak berani melakukan tindakan tegas," tegas Audy.
Dengan adanya RDP lintas komisi ini, DPRD Kotim berharap ada solusi konkret yang mengakhiri persoalan klasik antrean BBM di Sampit, bukan sekadar wacana tanpa tindak lanjut di lapangan.
