MUARA TEWEH — Fraksi PKB DPRD Barito Utara membuka suara soal membengkaknya SiLPA tahun anggaran 2025 yang mencapai Rp 2.011.503.835.293, atau naik 55,38 persen dibanding tahun sebelumnya. Angka ini menjadi perhatian utama dalam pemandangan umum fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang digelar di gedung DPRD setempat.
SiLPA Rp 2 Triliun: Efisiensi atau Proyeksi Pendapatan Meleset?
Juru Bicara Fraksi PKB, Suhendra, menyampaikan apresiasi atas prestasi WTP yang dipertahankan sejak 11 tahun terakhir. Namun ia menekankan pentingnya penjelasan rinci dari pemerintah daerah terkait perangkat daerah mana saja yang menyumbang surplus anggaran terbesar serta kendala yang menyebabkan rendahnya serapan.
"Kami juga mempertanyakan apakah kenaikan SiLPA tersebut murni disebabkan efisiensi belanja atau dipengaruhi kurang akuratnya proyeksi pendapatan daerah, baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun dana transfer pemerintah pusat," tegas Suhendra di hadapan pimpinan sidang.
Komitmen Pemkab Diminta: Dana Mengendap Harus untuk Rakyat
Fraksi PKB mendesak agar dana yang masih mengendap sebesar lebih dari Rp 2 triliun bisa dimanfaatkan secara optimal pada tahun berjalan. Program-program yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat menjadi prioritas yang diminta fraksi untuk diperhatikan.
"Kami meminta komitmen pemerintah daerah agar dana yang masih mengendap tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk program-program yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pada tahun berjalan," ujar Suhendra.
Dorong Optimalisasi PAD Lewat Digitalisasi dan BUMD
Di luar soal SiLPA, Fraksi PKB juga mendorong Pemkab Barito Utara untuk terus mengoptimalkan PAD. Sejumlah langkah konkret diusulkan, mulai dari peningkatan sistem pemungutan pajak dan retribusi, digitalisasi pelayanan, pengembangan potensi ekonomi daerah, optimalisasi aset daerah, hingga peningkatan kinerja BUMD.
Penguatan kapasitas aparatur serta peningkatan pengawasan dan transparansi juga menjadi catatan penting yang disampaikan fraksi dalam rapat paripurna tersebut.
Meski menyoroti sejumlah persoalan, Fraksi PKB menyatakan menerima Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas lebih lanjut bersama pemerintah daerah pada tahapan berikutnya.
