Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palangka Raya (UMPR), Azriel Pratama Putra, meraih Juara 1 Lomba Pidato Edukasi Kategori Mahasiswa. Ajang yang digelar Forum Akuntansi Manajemen dan Ekonomi (FAME) itu berlangsung di Palangka Raya Mall (Palma) akhir pekan lalu.
PALANGKA RAYA — Azriel Pratama Putra, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palangka Raya (UMPR), berhasil membawa pulang gelar Juara 1 Lomba Pidato Edukasi Kategori Mahasiswa. Kompetisi yang diselenggarakan Forum Akuntansi Manajemen dan Ekonomi (FAME) itu berpusat di Palangka Raya Mall (Palma) akhir pekan lalu.
Dalam lomba bertema "Cegah Karhutla, Jaga Hutan, Selamatkan Masa Depan", Azriel mengusung perspektif yang tidak biasa. Ia menolak simplifikasi bahwa api semata-mata adalah musuh yang harus dipadamkan.
Api Bukan Musuh Utama, Melainkan Gejala Masalah
Menurut Azriel, api sejatinya merupakan gejala dari persoalan yang jauh lebih kompleks. Karena itu, pendekatan pencegahan menjadi kata kunci yang harus dikedepankan dalam penanganan karhutla di Kalimantan Tengah.
Ia menyoroti sejumlah aspek yang perlu diperkuat, mulai dari cara masyarakat mengelola lahan, perlindungan kawasan gambut, hingga penyediaan pengetahuan dan pilihan bagi warga dalam membuka lahan. Azriel juga menyebut pengawasan pemerintah dan penegakan hukum terhadap pelanggaran sebagai bagian penting dari upaya pencegahan.
Hukum sebagai Instrumen Pencegahan, Bukan Sekadar Penghukuman
Sebagai mahasiswa hukum, Azriel membawa pisau analisis yuridis dalam pidatonya. Ia menegaskan bahwa hukum semestinya bekerja sebelum bencana terjadi, bukan hanya menjadi alat penghukum setelah pelanggaran muncul.
"Bagi saya, hukum harus menjadi alat atau instrumen yang bekerja untuk mencegah sebelum terjadinya bencana, bukan hanya sebagai sarana penghukuman. Saya tidak ingin persoalan ini disimplifikasi dengan menunjuk satu pihak lalu selesai. Sebab ketika kita berbicara tentang pelestarian hutan dan lingkungan, sejatinya kita sedang berbicara tentang keadilan," tuturnya di Palangka Raya, Senin.
Azriel menambahkan bahwa generasi muda tidak cukup hanya melakukan aksi nyata. Keberanian untuk menyuarakan gagasan secara kritis dan bertanggung jawab juga menjadi kebutuhan.
"Namun, bersuara menurut saya tidak sekadar menyampaikan kata-kata atau pesan, tetapi harus disusun secara sistematis melalui argumentasi yang logis dan data faktual yang dapat dipertanggungjawabkan," katanya.
Dekan: Mahasiswa Hukum Harus Hadir sebagai Bagian dari Solusi
Dekan Fakultas Hukum UMPR, Ardi Akbar Tanjung, M.H., mengapresiasi capaian Azriel. Ia menilai prestasi itu membuktikan bahwa mahasiswa fakultasnya tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga mampu mengartikulasikan persoalan hukum dan sosial di tengah masyarakat.
"Prestasi ini tentu menjadi kebanggaan bagi Fakultas Hukum UMPR. Azriel telah menunjukkan bahwa mahasiswa hukum tidak hanya dituntut memahami teori dan regulasi, tetapi juga harus mampu menyampaikan gagasan secara kritis, argumentatif, dan kontekstual terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat," ujar Ardi.
Ardi berharap keberanian Azriel dapat menginspirasi mahasiswa lain untuk aktif melihat persoalan di sekitarnya dan menawarkan gagasan konstruktif.
UMPR Dorong Mahasiswa Berkompetisi dan Peduli Lingkungan
Direktur Direktorat Alumni dan Kemahasiswaan (DAKA) UMPR, Miftahurrizqi M.Kom., menyebut capaian ini sebagai bukti bahwa mahasiswa UMPR memiliki ruang berkembang di luar bidang akademik. Kompetisi, kreativitas, kepemimpinan, serta kepedulian terhadap isu sosial dan lingkungan menjadi wadah yang terus didorong kampus.
"Kami berharap prestasi ini tidak berhenti pada sebuah penghargaan, tetapi dapat menjadi pengalaman yang membentuk kepercayaan diri dan karakter mahasiswa untuk terus berkarya dan memberikan kontribusi nyata. Suara dan gagasan mahasiswa harus terus kita dorong agar hadir di ruang publik," katanya.
Azriel sendiri berharap ruang-ruang dialektika bagi generasi muda terus hidup. Lewat lomba ini, ia ingin gagasan yang disampaikan tidak berhenti di atas panggung, melainkan menjadi bagian dari pembicaraan publik dan didengar para pemangku kebijakan di Kalimantan Tengah.
