KALIMANTAN TENGAH — Harga beras di tingkat konsumen dan petani berpotensi berubah dalam waktu dekat. Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengungkapkan, evaluasi HAP dan HET ini akan dibahas lebih lanjut dalam pertemuan lintas kementerian setelah sebelumnya menjadi sorotan dalam Focus Group Discussion (FGD) bersama Komisi IV DPR RI.
"Ini perlu dilakukan rapat evaluasi terkait dengan HAP dan HET ke depan," kata Rizal di Kantor Bulog, Selasa (8/9/2026).
Evaluasi tersebut dinilai penting untuk menjaga keseimbangan antara harga yang layak bagi petani dan daya beli masyarakat di tengah tekanan inflasi pangan.
Tambahan Stok SPHP untuk Antisipasi El Nino
Di luar persoalan harga, pemerintah menyetujui penambahan pasokan beras SPHP sebanyak satu juta ton. Langkah ini diambil dengan mempertimbangkan potensi dampak El Nino yang diperkirakan masih berlangsung hingga Maret 2027.
"SPHP yang diusulkan ditambahkan satu juta ini digunakan sampai nanti bulan Maret 2027," ujar Rizal.
Penyaluran tambahan SPHP akan diarahkan ke daerah-daerah yang berpotensi mengalami kerawanan pangan. Kondisi kekeringan akibat El Nino dinilai berisiko memicu gagal panen, sehingga intervensi stok diperlukan untuk menjaga harga beras tetap terjangkau masyarakat.
Kualitas Beras SPHP Jadi Sorotan
Komisi IV DPR RI juga mengingatkan Bulog agar memperhatikan mutu beras yang disalurkan kepada masyarakat. Beras SPHP diminta tetap dalam kondisi baik, bersih, higienis, dan layak dikonsumsi.
"Jangan sampai nanti beras-berasnya tidak berkualitas sehingga nanti masyarakat kecewa," kata purnawirawan jenderal bintang tiga ini.
Peringatan ini muncul seiring meningkatnya volume penyaluran SPHP ke pasar ritel dan pedagang tradisional dalam beberapa bulan terakhir.
Hilirisasi 380 Ribu Ton Beras Turun Mutu
Pemerintah juga menyepakati langkah hilirisasi 380 ribu ton beras turun mutu menjadi tepung beras. Beras yang dimaksud memiliki usia simpan di atas 10 bulan dan dinilai masih memenuhi syarat sebagai bahan baku tepung.
Bulog akan menyiapkan bahan baku tersebut untuk kemudian dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Targetnya, pelaku usaha dan UMKM yang memiliki fasilitas pengolahan tepung beras bisa memanfaatkan bahan baku ini.
Langkah ini diharapkan menekan potensi kerugian negara akibat beras yang terus menurun mutunya di gudang penyimpanan. Dalam jangka panjang, hilirisasi juga berpotensi mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor beras pecah untuk kebutuhan industri tepung.
