PALANGKA RAYA — Kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah memasuki fase kritis. Anggota DPRD Kalteng dari Daerah Pemilihan I yang meliputi Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan, dan Gunung Mas, Asdy Narang, menyoroti kesiapan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp70 miliar yang telah dialokasikan pemerintah daerah.
Menurutnya, anggaran sebesar itu tidak boleh terkendala birokrasi saat dibutuhkan untuk operasi pemadaman. Prosedur pencairan yang berbelit justru akan memperlambat respons cepat di lapangan.
“Jangan sampai Rp70 miliar itu tersendat-sendat juga. Itu yang perlu kita awasi dan kita tetap awasi semuanya,” kata Asdy, Jumat (21/8/2026).
Anggaran Harus Dikeluarkan, Bukan Sekadar Ada di Kertas
Politikus Partai NasDem itu menegaskan bahwa alokasi dana di dokumen anggaran tidak berarti apa-apa jika tidak dapat diakses ketika kebakaran mulai meluas. Ia meminta pemerintah daerah benar-benar mengeluarkan dana tersebut untuk kebutuhan penanganan di lapangan.
“Kalau memang untuk penanganan karhutla, anggaran itu harus benar-benar dikeluarkan. Jangan sampai tidak ada,” tegasnya.
Asdy juga mengingatkan agar penggunaan BTT diawasi secara ketat dan berkelanjutan. Tujuannya, agar dana darurat tidak digunakan untuk keperluan lain yang tidak mendesak di tengah ancaman bencana asap.
Kabut Asap Mulai Ganggu Aktivitas Sekolah
Selain soal pemadaman, dampak karhutla terhadap layanan publik mulai terasa. Asdy menyoroti kebijakan Dinas Pendidikan yang terpaksa mengurangi jam belajar bagi pelajar SMA, SMP, maupun SD akibat kualitas udara yang memburuk.
“Jangan sampai karhutla ini menyebar luas. Jadi repot. Sekarang ini kan sudah ada dari Dinas Pendidikan, untuk SMA, SD, SMP, bahwa jam belajar berkurang,” katanya.
Ia menilai, berkurangnya jam belajar merupakan sinyal awal bahwa dampak karhutla sudah mengganggu aktivitas warga. Kondisi ini menuntut antisipasi menyeluruh, tidak hanya dari sisi pemadaman tetapi juga perlindungan kesehatan masyarakat.
Musim Kemarau Jadi Pemicu Utama
Asdy menilai situasi cuaca saat ini sudah menunjukkan tanda-tanda memasuki periode kemarau. Hal ini menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan patroli dan kesiapan satgas di titik-titik rawan kebakaran.
“Kalau menurut saya pribadi, kita melihat situasi selama ini. Memang cuacanya sudah waktunya musim kemarau,” ujarnya.
Ia berharap penanganan karhutla menjadi prioritas utama pemerintah daerah dalam beberapa pekan ke depan. Dukungan pembiayaan harus tetap tersedia apabila kondisi kebakaran memburuk dan mulai meluas ke wilayah permukiman.
“Jangan sampai anggaran dibuang. Harus ada, harus dipersiapkan. Jangan uangnya ke mana-mana, jangan yang tidak perlu dipakai untuk yang lain,” pungkas Asdy.
