PALANGKA RAYA — Bhayu Rhama menegaskan bahwa pembangunan nasional tidak bisa hanya diukur dari angka pertumbuhan ekonomi semata. Ia menilai keberhasilan pemerintah justru terletak pada sejauh mana kebijakan yang dijalankan mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga.
"Pesan Presiden mengenai kemandirian pangan, reformasi birokrasi, dan penguatan koperasi sangat relevan dengan kebutuhan pembangunan Indonesia saat ini," ujarnya di Palangka Raya, Sabtu.
Kemandirian Pangan: Soal Pupuk Hingga Harga Gabah
Bhayu memandang agenda kemandirian pangan sebagai isu yang tidak bisa ditawar lagi karena berkaitan langsung dengan ketahanan nasional. Ia menyebut persoalan klasik di sektor pertanian, mulai dari akses pupuk, kepastian harga gabah, hingga prosedur birokrasi yang berbelit, harus segera dibereskan.
Jika hambatan ini tidak diurai, menurutnya, mustahil sektor pertanian mampu menopang kebutuhan pangan dalam negeri secara mandiri. Padahal, sektor ini menjadi penopang utama mata pencaharian sebagian besar masyarakat di daerah.
Birokrasi Harus Jadi Fasilitator, Bukan Penghambat
Ia juga menyoroti arahan Presiden soal reformasi birokrasi. Bhayu menilai pembenahan internal pemerintahan ini krusial untuk menciptakan pelayanan publik yang responsif dan efisien.
"Birokrasi semestinya menjadi instrumen yang memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan dan mengakses berbagai program pemerintah, bukan justru menjadi hambatan," kata Bhayu menegaskan.
Koperasi Desa Merah Putih: Kunci Ekonomi Berbasis Komunitas
Perhatian khusus juga diberikan Bhayu terhadap program Koperasi Desa Merah Putih. Ia menilai koperasi merupakan instrumen strategis untuk memperbesar peran masyarakat dalam aktivitas ekonomi, khususnya dalam rantai pasok dan penguatan ekonomi berbasis komunitas.
Sebagai informasi, Presiden Prabowo sebelumnya menyampaikan bahwa sebanyak 10 ribu Koperasi Merah Putih telah didirikan dan dioperasikan, dengan sekitar 3.300 koperasi telah beroperasi secara optimal. Pemerintah menargetkan hingga akhir 2026 sebanyak 30 ribu koperasi berdiri dan beroperasi dengan baik.
Apa Langkah Konkret untuk Kalimantan Tengah?
Bhayu mengingatkan bahwa seluruh arah kebijakan nasional tersebut harus diterjemahkan secara konkret di tingkat daerah. Pemerintah daerah, termasuk Kalimantan Tengah, perlu menyesuaikan program pusat dengan potensi dan karakteristik masyarakat setempat.
Ia menekankan bahwa keberhasilan program di tingkat pusat sangat bergantung pada kesiapan daerah dalam mengadaptasi kebijakan. Tanpa itu, target besar yang dicanangkan pemerintah hanya akan menjadi wacana di atas kertas.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Jakarta, Jumat (14/8). Dalam pidatonya, Presiden menegaskan pentingnya negara membangun kemandirian pangan, memperbaiki birokrasi, serta memberdayakan masyarakat melalui koperasi.
Presiden juga mengingatkan bahwa birokrasi yang tidak efisien dan korup dapat menghambat pembangunan. Karena itu, pemerintah pusat dan daerah diminta memiliki semangat yang sama dalam menghadirkan pelayanan yang memudahkan masyarakat.
