MUARA TEWEH — Fraksi Karya Indonesia Raya (KIR) DPRD Kabupaten Barito Utara memberikan lampu hijau atas laporan keuangan daerah tahun lalu. Dalam rapat paripurna yang digelar Selasa, juru bicara fraksi, Tajeri, menyampaikan sejumlah catatan yang harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
Sikap ini muncul setelah fraksi mencermati realisasi pendapatan daerah yang tembus Rp 3,64 triliun. Angka itu dinilai sebagai hasil kerja keras pemkab dalam menggenjot penerimaan. Namun, sorotan tajam justru tertuju pada pos belanja yang dinilai belum optimal.
SiLPA Rp 2 Triliun: Potensi Besar atau Masalah?
Fraksi KIR menyoroti angka SiLPA yang menggunung, mencapai Rp 2.011.503.835.293. Tajeri menegaskan dana tersebut harus segera dialokasikan ke program prioritas yang dampaknya langsung dirasakan warga Barito Utara.
"Dana ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk membiayai berbagai program pembangunan prioritas yang berdampak langsung kepada masyarakat," ujar Tajeri dalam rapat paripurna DPRD Barito Utara di Muara Teweh, Selasa.
Besarnya SiLPA kerap menjadi indikator lemahnya perencanaan atau eksekusi proyek. Jika tidak dikelola, dana menganggur ini justru bisa menjadi beban fiskal di tahun berikutnya.
Opini WTP: Pengakuan Tata Kelola Keuangan
Di sisi lain, fraksi memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemkab Barito Utara yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Tengah. Capaian ini merupakan kali kesekian bagi daerah tersebut.
"Capaian ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik," kata Tajeri.
Opini WTP menjadi standar minimal akuntabilitas yang terus dijaga. Namun, fraksi mengingatkan agar seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK segera ditindaklanjuti secara baik dan benar.
Catatan Akhir: Belanja Daerah Harus Lebih Gencar
Fraksi KIR menilai realisasi belanja daerah masih perlu ditingkatkan pada tahun anggaran berikutnya. Targetnya, anggaran yang sudah disiapkan bisa memberikan manfaat lebih besar bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Barito Utara.
Raperda pertanggungjawaban APBD ini akan dibahas lebih lanjut di tingkat panitia khusus. Seluruh catatan fraksi akan menjadi bahan evaluasi bagi eksekutif dalam menyusun kebijakan fiskal ke depan.
