PALANGKA RAYA — Tiga persoalan besar membelit pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Kelebihan kapasitas hunian, kekurangan personel, dan minimnya anggaran operasional menjadi temuan utama yang disorot dalam kunjungan Anggota Komisi III DPR RI ke lokasi tersebut.
Kapasitas 400 Orang, Isi 900 Lebih Warga Binaan
Data yang dihimpun di lapangan menunjukkan tingkat hunian Lapas Palangka Raya telah melampaui batas ideal. Dengan kapasitas resmi yang hanya mampu menampung sekitar 400 orang, kenyataannya saat ini terdapat lebih dari 900 warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang menghuni blok-blok sel.
Kondisi ini memicu sejumlah masalah turunan, mulai dari kualitas layanan kesehatan yang menurun, potensi konflik antarwarga binaan, hingga sirkulasi udara yang buruk di dalam sel. Setiap ruangan yang seharusnya diisi 6 hingga 8 orang, kini harus dihuni belasan hingga 20 orang.
Kekurangan Personel: Rasio 1 Petugas untuk 40 WBP
Selain soal ruang, kunjungan DPR juga menyoroti aspek keamanan dan pengawasan. Jumlah personel yang bertugas di Lapas Kelas IIA Palangka Raya dinilai tidak sebanding dengan jumlah warga binaan yang harus diawasi.
Data internal menyebutkan rasio petugas terhadap warga binaan sangat timpang, mencapai 1 banding 40. Idealnya, standar keamanan mengharuskan satu petugas mengawasi maksimal 20 hingga 25 warga binaan. Kekurangan ini meningkatkan risiko gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib) di dalam lapas.
Anggaran Minim, Program Pembinaan Terhambat
Keterbatasan anggaran operasional menjadi faktor penghambat utama dalam menjalankan program pembinaan bagi warga binaan. Anggota DPR yang berkunjung mendapati sejumlah program keterampilan dan pembinaan kepribadian tidak berjalan optimal akibat minimnya dana.
Anggaran yang ada lebih banyak tersedot untuk kebutuhan dasar seperti makan dan layanan kesehatan bagi warga binaan. Akibatnya, program rehabilitasi sosial dan pelatihan vokasi yang bertujuan mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat seringkali hanya berjalan ala kadarnya.
Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap lembaga pemasyarakatan di daerah. Temuan dari Lapas Palangka Raya diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mencari solusi jangka panjang, baik melalui kebijakan rekrutmen personel maupun penambahan alokasi anggaran.
