JAKARTA — Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan aplikasi resmi bernama Halo Migran untuk menjawab persoalan data pekerja migran yang selama ini masih berupa estimasi. Menteri P2MI Mukhtarudin mengungkapkan, program pendataan tersebut akan memulai uji coba atau pilot project di Malaysia pada September 2026 sebelum dikembangkan ke negara-negara penempatan lainnya.
“Kita punya aplikasi Halo Migran. Kita akan mulai tahun ini untuk pendataan pekerja migran. Kita baru mulai September ini di Malaysia untuk pilot project,” ujar Mukhtarudin dalam pertemuan dengan Dubes RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Pandjaitan Sjahrir, di Kantor KP2MI, Jakarta, Senin (24/8/2026).
Menurut Mukhtarudin, ketiadaan data akurat selama ini menjadi tantangan besar dalam upaya pelindungan pekerja migran. Angka yang beredar, termasuk rujukan dari Bank Indonesia yang menyebut jumlah pekerja migran di seluruh dunia mencapai 4,9 juta orang dengan nilai remitansi sekitar Rp288 triliun, masih dihitung berdasarkan estimasi.
“Kita kalau ditanya berapa jumlah data, semuanya estimasi. Kita melihat data ini memang menjadi masalah,” tegasnya.
Dubes RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Pandjaitan Sjahrir, menyebut pelindungan pekerja migran membutuhkan basis data yang kuat. Selama ini, jumlah warga negara Indonesia yang bekerja di Jepang masih mengandalkan data statistik dari Kementerian Kehakiman Jepang.
“Kita berharap mendapat data yang akurat mengenai jumlah pekerja migran yang berada di Jepang. Ini menjadi penting karena selama ini kita hanya mendapatkan dari Kementerian Kehakiman Jepang,” beber Nurmala.
Mukhtarudin menambahkan, pendataan pekerja migran menghadapi tantangan di lapangan. Sebagian pekerja memperpanjang masa kerja, tidak kembali ke Indonesia, hingga mengalami overstay di negara penempatan.
Di luar persoalan data, pertemuan tersebut juga menyoroti peluang kerja luar negeri yang masih luas. Berdasarkan data Sistem Informasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) per 22 Agustus 2026, terdapat 295.184 peluang kerja luar negeri. Dari jumlah itu, 76.622 posisi atau sekitar 26 persen telah terisi, sementara 218.562 posisi atau 74 persen masih terbuka.
Khusus untuk Jepang, Kementerian P2MI telah memfasilitasi 39.230 layanan penempatan pekerja migran pada periode Januari 2025 hingga 22 Agustus 2026. Pemerintah Indonesia terus mendorong optimalisasi kerja sama melalui skema Government to Government (G to G), Specified Skilled Worker (SSW), serta kerja sama dengan sejumlah pemerintah prefektur di Jepang.
Dalam skema SSW, pemerintah Indonesia mendorong adanya kejelasan mengenai peran, fungsi, dan kewenangan agency atau business partner Jepang dalam ekosistem penempatan. Hal ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan, ketidakjelasan biaya, serta memastikan pekerja migran memperoleh layanan dan pelindungan yang memadai.
Pemerintah juga menyoroti pentingnya pelindungan finansial melalui asuransi, termasuk saat pekerja mengalami kecelakaan, sakit, meninggal dunia, maupun membutuhkan pemulangan jenazah.
KP2MI turut mendorong adanya pemberitahuan lebih awal apabila suatu sektor SSW akan ditutup. Pemberitahuan sekurang-kurangnya enam bulan sebelumnya diperlukan agar Indonesia dapat menyesuaikan proses pelatihan calon pekerja migran dan memberikan masa transisi bagi pekerja serta pemberi kerja.
Mukhtarudin meminta dukungan Dubes RI untuk Jepang dalam memperkuat peran Atase Ketenagakerjaan sebagai market intelligence, termasuk membantu validasi job order melalui kanal konfirmasi resmi dengan otoritas Jepang.
“Kami berharap Dubes RI untuk Jepang dapat membuka ruang pembahasan yang lebih strategis dengan Pemerintah Jepang, agar kerja sama tidak hanya berorientasi pada jumlah penempatan, tetapi juga kualitas pekerjaan dan pelindungan Pekerja kita,” imbuh Mukhtarudin.