PALANGKA RAYA — Persoalan infrastruktur dasar kembali menghantui warga Dapil II Palangka Raya. Alih-alih membahas usulan baru, warga justru memanfaatkan momen reses untuk menagih janji perbaikan jalan lingkungan dan drainase yang telah lama dijanjikan. Keluhan ini mencuat di sejumlah wilayah kunjungan anggota dewan, menandakan ada benang merah antara aspirasi yang diserap dan realisasi di lapangan.
Wakil Ketua I Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Hap Baperdu, mengakui bahwa dua sektor ini nyaris selalu menjadi topik utama di setiap dialog. Menurutnya, hal ini bukan sekadar daftar keinginan, melainkan kebutuhan mendesak yang bersentuhan langsung dengan aktivitas harian masyarakat.
"Reses ini bukan hanya untuk menampung usulan baru, tetapi juga melihat sejauh mana konsistensi pelaksanaan pembangunan yang sedang berjalan, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau belum," ujar Hap, Kamis (13/4).
Yang menjadi perhatian serius, sebagian besar aspirasi yang disuarakan warga bukanlah usulan perdana. Hap menyebutkan, banyak warga yang mengaku telah menyampaikan permohonan perbaikan ini secara berulang kali dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), mulai dari tingkat kelurahan hingga kecamatan.
Bahkan, sejumlah proposal telah diserahkan langsung kepada pemerintah daerah dan anggota legislatif. Namun, hingga reses digelar, tindak lanjut dari usulan tersebut dinilai belum signifikan dan tidak sesuai harapan.
"Hampir semua usulan minta perbaikan drainase dan jalan lingkungan. Sudah berkali-kali disampaikan melalui Musrenbang tingkat kecamatan. Bahkan proposalnya sudah sampai secara langsung ke pemerintah dan anggota dewan," ungkapnya.
Hap juga menyoroti adanya sejumlah usulan yang sebelumnya telah disepakati untuk dikerjakan pada tahun berjalan. Namun, pelaksanaan di lapangan belum terlihat, sehingga memicu pertanyaan besar dari masyarakat tentang kredibilitas perencanaan pembangunan.
Kondisi ini, lanjut Hap, menjadi bahan evaluasi bagi DPRD agar aspirasi masyarakat tidak hanya menjadi dokumen tahunan yang berulang. Ia menekankan perlunya pemetaan usulan berdasarkan tingkat urgensinya, sehingga program yang dijalankan pemerintah benar-benar menjawab persoalan riil di lapangan.
Seluruh masukan yang dihimpun saat reses akan dibawa dalam pembahasan dan penyusunan rekomendasi pembangunan selanjutnya. DPRD berkomitmen untuk terus memperjuangkan agar pembangunan yang dilakukan memberikan manfaat nyata bagi warga.
"Harapan masyarakat sederhana, mereka ingin jalan yang layak dan drainase yang berfungsi dengan baik. Ini menjadi catatan penting bagi kami untuk terus diperjuangkan agar pembangunan yang dilakukan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," pungkasnya.