KALIMANTAN TENGAH — Kritik itu disampaikan Prabowo di hadapan para pimpinan BUMN dalam sebuah pertemuan tertutup. Kepala Negara menilai ada oknum pengelola BUMN yang tidak jujur dalam menyajikan laporan keuangan, sehingga kinerja perusahaan terlihat baik padahal fundamentalnya bermasalah.
"Rugi terus tapi laporannya untung. Ngarang aja tuh!" ujar Prabowo dalam kesempatan tersebut.
Sindiran ini diarahkan ke seluruh jajaran BUMN, termasuk raksasa energi Pertamina, perusahaan listrik negara PLN, hingga bank pelat merah seperti BRI dan Telkom. Prabowo menekankan bahwa laporan keuangan adalah cermin integritas pengelola perusahaan.
Dia meminta para direksi untuk berhenti menutupi kerugian dengan rekayasa administrasi. Menurutnya, praktik semacam itu hanya akan memperburuk kondisi keuangan negara dalam jangka panjang.
"Saya minta laporan itu benar-benar menggambarkan kondisi di lapangan. Kalau rugi, ya bilang rugi. Jangan dibuat-buat seolah-olah cuan," tambahnya.
Persoalan ini bukan sekadar soal citra. BUMN adalah salah satu penyumbang dividen terbesar bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jika laporan keuangan tidak akurat, pemerintah bisa salah mengambil keputusan terkait suntikan modal maupun kebijakan lainnya.
Selain itu, investor publik yang memegang saham BUMN di bursa efek juga berpotensi dirugikan oleh informasi yang menyesatkan. Transparansi menjadi harga mati agar kepercayaan pasar terhadap pengelolaan perusahaan negara tetap terjaga.
Prabowo mengingatkan bahwa dirinya tidak segan mengambil tindakan tegas terhadap direksi yang terbukti memanipulasi laporan keuangan. "Saya tidak mau BUMN jadi ladang pembohongan publik," tegasnya.
Kementerian BUMN disebut akan melakukan audit mendadak terhadap sejumlah perusahaan yang kinerjanya dinilai janggal. Langkah ini diambil untuk memastikan tidak ada lagi praktik "cuci laporan" di tubuh BUMN.
Langkah Prabowo ini sejalan dengan upaya pemerintah mendorong efisiensi dan tata kelola yang lebih bersih di sektor BUMN. Sebelumnya, presiden juga meminta seluruh direksi menyerahkan rencana kerja yang realistis dan terukur.
Dengan adanya tekanan langsung dari kepala negara, publik menantikan langkah konkret perbaikan tata kelola di perusahaan-perusahaan pelat merah. Pertanyaannya kini, siapa yang akan menjadi contoh pertama dari penegakan aturan ini?