PALANGKA RAYA — Beban berat penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah kembali memakan korban jiwa. Dua orang relawan yang bertugas memadamkan api dilaporkan meninggal dunia, memaksa BNPB untuk mengkaji ulang prosedur keselamatan bagi petugas sukarela di lapangan.
Kedua korban gugur setelah berjuang memadamkan api di wilayah masing-masing. Ahmadin alias Itam Madin, anggota relawan Damkar Huma Singgah Itah di Mendawai, sempat menjalani perawatan intensif di rumah sakit sebelum akhirnya meninggal dunia. Sementara itu, Akhmad Rijani yang menjabat sebagai Ketua Tim Serbu Api Kelurahan Palangka, dilaporkan meninggal pada 27 Agustus lalu.
Evaluasi Menyeluruh dari Rekrutmen Hingga Shifting
BNPB menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas gugurnya kedua relawan tersebut. Lebih dari sekadar ungkapan belasungkawa, lembaga tersebut memastikan akan melakukan sejumlah evaluasi menyeluruh terhadap manajemen penanganan karhutla di lapangan.
Langkah evaluasi ini dinilai krusial menyusul tingginya risiko yang dihadapi relawan saat bertugas. Beberapa poin yang menjadi sorotan utama adalah proses rekrutmen relawan yang dinilai perlu diperketat, serta sistem shifting atau pembagian waktu kerja yang harus dikaji ulang agar tidak menguras tenaga petugas di lapangan.
Risiko Kesehatan di Tengah Kepungan Asap
Intensitas kebakaran yang tinggi di Kalimantan Tengah membuat para relawan harus bekerja ekstra keras dalam waktu yang lama. Paparan asap dalam durasi panjang serta kelelahan fisik menjadi ancaman serius bagi keselamatan mereka.
Menanggapi kondisi ini, tenaga kesehatan (nakes) mulai dikerahkan untuk memantau kondisi kesehatan para relawan secara berkala. Langkah ini diambil sebagai upaya preventif agar kejadian serupa tidak kembali terulang, mengingat kualitas udara di sejumlah titik lokasi karhutla kerap berada dalam kategori tidak sehat.
Kinerja di Lapangan vs. Keselamatan Sukarelawan
Peristiwa ini membuka kembali diskusi mengenai perlindungan bagi relawan yang bertugas di garda terdepan penanggulangan bencana. Mereka bekerja dengan sukarela, namun menghadapi risiko yang tidak jauh berbeda dengan petugas resmi.
Evaluasi yang dijanjikan BNPB diharapkan tidak hanya berhenti pada tataran wacana. Perbaikan sistem manajemen operasional, jaminan keselamatan, hingga fasilitas kesehatan yang memadai bagi relawan menjadi kebutuhan mendesak untuk segera direalisasikan.
