PALANGKARAYA — Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Hero, menegaskan bahwa BUMD tidak boleh lagi sekadar menjalankan fungsi administratif. Perusahaan daerah dituntut untuk mampu berinovasi dan menerapkan strategi bisnis yang tepat guna menghasilkan keuntungan yang berujung pada pembangunan daerah.
"BUMD harus dikelola dengan pola pikir bisnis yang profesional. Jika dikelola dengan baik, perusahaan daerah tidak hanya mampu meningkatkan PAD, tetapi juga membuka peluang ekonomi dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat," ujar Hero di Palangkaraya, Senin (27/7/2026).
Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Jadi Kunci
Menurut Hero, keberhasilan sebuah BUMD sangat bergantung pada kualitas tata kelola perusahaan. Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dinilai mampu meningkatkan kepercayaan, baik dari pemerintah daerah maupun masyarakat. Hal ini sekaligus menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan di Kalimantan Tengah.
Ia menambahkan, proses pengisian jabatan strategis di tubuh BUMD harus mengedepankan profesionalisme. Pemilihan direksi dan pejabat lainnya tidak bisa lagi dilakukan berdasarkan kedekatan politik, melainkan harus mempertimbangkan kemampuan, pengalaman, serta rekam jejak calon pemimpin perusahaan.
Kualitas SDM Jadi Fondasi Utama
Selain tata kelola, Hero juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan BUMD. Menurutnya, jajaran direksi, manajemen, hingga pegawai harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang usaha masing-masing. Mereka juga dituntut mampu beradaptasi dengan perkembangan dunia usaha yang terus berubah.
"Direksi maupun pejabat strategis harus dipilih berdasarkan kemampuan, pengalaman, dan rekam jejak yang baik. Dengan SDM yang kompeten serta tata kelola yang profesional, saya optimistis BUMD di Kalteng dapat tumbuh lebih kuat dan menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah," tutupnya.
Target Ke Depan: BUMD Jadi Motor Penggerak Ekonomi
Dorongan dari pemerintah provinsi ini menjadi sinyal bagi seluruh BUMD di Kalimantan Tengah untuk segera berbenah. Dengan pengelolaan yang lebih profesional, perusahaan daerah diharapkan tidak hanya menjadi beban APBD, tetapi justru berkontribusi signifikan terhadap kas daerah. Langkah ini juga dinilai krusial di tengah upaya pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan persaingan investasi antar daerah.
