MUARA TEWEH — Proyek infrastruktur di Barito Utara tengah menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Bupati H. Shalahuddin memerintahkan jajarannya untuk tidak hanya menerima laporan di belakang meja, tetapi turun langsung ke lapangan.
“Jangan hanya menerima laporan di balik meja. Jika ditemukan kendala teknis, segera koordinasikan dan cari solusinya bersama,” tegas Shalahuddin dalam keterangan yang diterima, Kamis (4/6/2026).
Enam Proyek yang Ditinjau Langsung
Dalam kunjungan kerjanya, Bupati mengecek sejumlah titik pembangunan. Beberapa proyek yang masuk dalam daftar pengawasan meliputi:
- Waterfront City (WFC) Perkimtan Lanjas dan WFC Pendopo
- Pembangunan turap di kawasan Karang Jawa
- Lokasi rencana pembangunan Batara Expo
- Mall Pelayanan Publik (MPP)
- Pembangunan Jembatan Lemo
Waterfront City dan Turap: Fungsi Estetika dan Pengendalian Abrasi
Untuk proyek Waterfront City dan Turap Karang Jawa, Shalahuddin meminta kualitas pekerjaan menjadi prioritas utama. Menurutnya, dua proyek ini tidak hanya berfungsi mempercantik kawasan perkotaan, tetapi juga vital untuk menjaga bantaran sungai dari ancaman abrasi.
MPP Ditargetkan Selesai Tepat Waktu
Bupati juga berharap pembangunan Mall Pelayanan Publik dapat berjalan sesuai jadwal. Keberadaan MPP dinilai penting agar masyarakat segera mendapatkan layanan yang lebih cepat, mudah, dan terintegrasi dalam satu lokasi.
Jembatan Lemo: Percepatan Pekerjaan dengan Prioritas K3
Pada proyek Jembatan Lemo, Shalahuddin meminta percepatan pekerjaan tetap mengutamakan aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Jembatan ini dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung konektivitas masyarakat serta kelancaran distribusi barang dan jasa di Barito Utara.
Batara Expo: Ajang Promosi Potensi Daerah dan UMKM
Selain proyek fisik, Bupati juga mengecek kesiapan lokasi pelaksanaan Batara Expo yang direncanakan digelar di halaman Kantor Bupati Barito Utara. Ia berharap seluruh persiapan dilakukan secara matang agar kegiatan tersebut menjadi sarana promosi potensi daerah sekaligus mendorong perkembangan UMKM lokal.
Shalahuddin menegaskan bahwa seluruh proyek infrastruktur yang berjalan adalah bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dengan pengawasan yang ketat, ia optimistis berbagai potensi kendala dapat terdeteksi lebih awal dan tidak menghambat progres pembangunan.