Pencarian

UMP Kalteng 2027 Naik 7,15 Persen Jadi Rp3.949.697, Berlaku Mulai 1 Januari

Sabtu, 21 November 2026 • 11:02:31 WIB
UMP Kalteng 2027 Naik 7,15 Persen Jadi Rp3.949.697, Berlaku Mulai 1 Januari
Kepala Disnakertrans Kalteng Farid Wajdi menyebut UMP Kalteng 2027 naik 7,15 persen menjadi Rp3.949.697 dan berlaku mulai 1 Januari 2027.

PALANGKA RAYA — Kenaikan UMP Kalteng 2027 juga merambat ke upah minimum sektoral. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalteng Farid Wajdi menyebut, sektor perkebunan menetapkan UMSP Rp3.956.950, sedangkan pertambangan batu bara, emas, dan perak mencapai Rp3.979.691.

“Standar upah 2027 sudah ditetapkan, gubernur sudah mengeluarkan keputusan terkait besarannya dan dari penetapan itu ada kenaikan dibandingkan tahun ini,” ujar Farid, Jumat (20/11/2026).

Dewan Pengupahan Libatkan Pemerintah, Serikat Pekerja, dan Pengusaha

Farid menjelaskan, besaran kenaikan dibahas lewat Dewan Pengupahan Provinsi. Forum itu melibatkan pemerintah daerah, serikat pekerja, dan pengusaha.

Perhitungannya memakai formula pengupahan yang mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta indeks tertentu. Hasil pembahasan itu lalu dituangkan dalam keputusan gubernur.

UMSP Sektor Perkebunan dan Tambang Ditetapkan Terpisah

Selain UMP, Pemprov Kalteng menetapkan upah minimum sektoral untuk dua bidang yang menyerap banyak tenaga kerja di daerah itu. Sektor perkebunan mendapat UMSP Rp3.956.950.

Sektor pertambangan batu bara, emas, dan perak ditetapkan Rp3.979.691. Angka itu menjadi yang tertinggi di antara ketentuan upah minimum yang baru disahkan.

Perusahaan Diminta Patuh Sejak Awal 2027

Farid menegaskan, seluruh perusahaan wajib mengikuti ketentuan tersebut mulai 1 Januari 2027. Surat keputusan gubernur sudah diterbitkan sebagai dasar hukumnya.

“Sudah ada surat dan sudah ditetapkan, jadi ketentuan ini berlaku mulai per 1 Januari 2027 dan semua pemberi kerja kami harapkan bisa mengikuti ketentuan yang pemerintah buat,” kata Farid.

Disnakertrans Kalteng akan mengawasi penerapan UMP dan UMSP di lapangan. Perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan berpotensi dikenai sanksi sesuai aturan ketenagakerjaan.

Follow kabarpalangkaraya.id

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Sumber: radarsampit.com

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks