KASONGAN — Bupati Katingan Saiful menegaskan bahwa penyediaan lahan bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari komitmen pemerintah daerah agar pembentukan BNNK bisa segera terealisasi. Menurut Saiful, keberadaan lembaga itu akan membuat penanganan persoalan narkotika lebih terkoordinasi di Katingan.
"Salah satu wujud keseriusan pemerintah daerah yakni dengan menyediakan lahan untuk lokasi pembangunan BNNK," ujar Saiful, Kamis (19/11/2026).
Mengapa BNNK Dibutuhkan di Katingan
Saiful menilai persoalan narkotika tidak berhenti pada penegakan hukum. Dampaknya merembet ke kehidupan sosial dan masa depan generasi muda, sehingga penanganannya butuh keterlibatan banyak pihak, bukan hanya aparat.
Kehadiran BNNK diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, kepolisian, TNI, instansi terkait, dan masyarakat. Selama ini koordinasi lintas lembaga dinilai menjadi kunci menghadapi ancaman peredaran narkotika di daerah.
Cakupan Kerja: dari Penindakan hingga Sosialisasi ke Desa
Bagi Pemkab Katingan, BNNK tidak hanya berperan dalam penindakan. Lembaga itu diharapkan menjalankan fungsi pencegahan, edukasi, dan sosialisasi kepada masyarakat secara lebih terstruktur.
Dengan terbentuknya BNNK, upaya pemberantasan narkotika diharapkan menjangkau hingga tingkat kecamatan dan desa. Jangkauan yang lebih luas dinilai penting karena persoalan narkotika kerap luput dari pengawasan di wilayah pelosok.
Bola di Tangan Pemerintah Pusat
Pemkab Katingan berharap rencana pembentukan BNNK mendapat tindak lanjut dari pemerintah pusat dan instansi berwenang. Kesiapan lahan disampaikan sebagai dukungan konkret agar proses pembentukan lembaga tersebut tidak tertunda.
Sejauh ini belum ada keterangan mengenai lokasi pasti lahan yang disiapkan maupun perkiraan waktu pembangunan kantor BNNK. Pemkab Katingan menunggu respons dari pihak pusat sebelum tahapan berikutnya berjalan.