Pencarian

Bawaslu Gunung Mas Kawal Simulasi Penataan Dapil dan Alokasi Kursi DPRD, Awasi 7 Prinsip Keadilan

Jumat, 20 November 2026 • 13:30:31 WIB
Bawaslu Gunung Mas Kawal Simulasi Penataan Dapil dan Alokasi Kursi DPRD, Awasi 7 Prinsip Keadilan
Ketua Bawaslu Kabupaten Gunung Mas Yepta H Jinal menyampaikan komitmen pengawasan penataan dapil dalam FGD simulasi penataan dapil dan alokasi kursi DPRD.

KUALA KURUN — Ketua Bawaslu Kabupaten Gunung Mas Yepta H Jinal menyampaikan komitmen pengawasan itu dalam forum group discussion (FGD) simulasi penataan dapil dan alokasi kursi DPRD yang digelar KPU Kabupaten Gunung Mas. Forum tersebut menindaklanjuti arahan KPU RI dan menjadi wadah menyerap aspirasi seluruh pemangku kepentingan di daerah.

Menurut Yepta, pengawasan Bawaslu berfokus pada pemenuhan tujuh prinsip penataan dapil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketujuh prinsip itu meliputi kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, dan kesinambungan.

Tujuh Prinsip yang Diawasi Bawaslu

Bawaslu menempatkan kesetaraan nilai suara sebagai titik berat pengawasan. Prinsip ini memastikan setiap suara warga Gunung Mas punya bobot yang sebanding, terlepas dari dapil mana pun ia memilih.

Selain itu, Bawaslu mencermati aspek integralitas wilayah dan kohesivitas sosial. Dua prinsip ini penting agar penataan dapil tidak memecah wilayah yang selama ini punya ikatan sosial, adat, dan geografis yang kuat.

"Kami akan mengawal simulasi penataan dapil dan alokasi kursi DPRD untuk memastikan opsi yang paling ideal, berkeadilan, dan berintegritas," tegas Yepta dalam sesi diskusi.

Bukan Sekadar Hitungan Matematis

Yepta menekankan kajian penataan dapil tidak boleh berhenti pada perhitungan matematis dan pemenuhan prinsip semata. Aspek sosial, politik, teknis, dan sosiologis juga harus masuk pertimbangan agar kebijakan yang dihasilkan sesuai kondisi lapangan.

"Penataan dapil dan potensi perubahan dapil juga harus mempertimbangkan dampak yang timbul dari sisi sosial, politik, teknis, dan sosiologis, serta tentu tidak boleh lepas dari pedoman asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu," ujarnya.

Pertimbangan itu dinilai krusial karena perubahan batas dapil berdampak langsung pada cara partai politik menempatkan calon dan cara warga memilih wakilnya. Di kabupaten dengan sebaran penduduk yang tidak merata seperti Gunung Mas, hitungan kursi per dapil bisa bergeser cukup tajam.

Hasil FGD Jadi Bahan Pertimbangan KPU RI

Forum itu diharapkan menghasilkan rumusan opsi penataan dapil yang ideal dan berkeadilan. Rumusan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan KPU RI dalam menetapkan keputusan final soal dapil dan alokasi kursi.

Kegiatan dibuka Ketua KPU Kabupaten Gunung Mas Elfrinst G Tumon bersama Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu. Hadir unsur forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda), DPRD, instansi terkait, tokoh agama, tokoh adat, insan pers, serta seluruh pimpinan partai politik di Kabupaten Gunung Mas.

Yepta berharap proses penataan dapil dan alokasi kursi DPRD Kabupaten Gunung Mas ke depan berlangsung transparan, akuntabel, serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Bagi warga, hasil akhirnya menentukan siapa yang duduk mewakili mereka di DPRD pada pemilu berikutnya.

Follow kabarpalangkaraya.id

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Sumber: radarsampit.jawapos.com

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks