KALIMANTAN TENGAH — Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Nufransa Wira Sakti menegaskan APBD yang bersumber dari Transfer ke Daerah bukan anggaran terpisah dari APBN. Alokasi TKD tercatat turun dari Rp 919,9 triliun pada 2025 menjadi Rp 693 triliun di 2026, sebelum disesuaikan menjadi Rp 720 triliun.
Penegasan Nufransa disampaikan dalam acara Senator Menyapa episode kedua bertema 'Anggaran Adil, Pelayanan Makin Optimal', Kamis (12/11). Ia merespons tren penurunan nominal transfer ke kas daerah yang ramai dibaca publik sebagai pemangkasan anggaran daerah.
Menurut Nufransa, ukuran yang dipakai seharusnya bukan besar transfer, melainkan total belanja pemerintah pusat yang mengalir ke daerah. Sebagian alokasi itu dibelanjakan langsung oleh kementerian dan lembaga di wilayah, tanpa melewati kas pemerintah daerah.
Jejak Angka TKD: Naik 2025, Turun Tajam 2026
Data Kemenkeu menunjukkan anggaran TKD dipatok Rp 857,6 triliun pada 2024. Angka itu naik menjadi Rp 919,9 triliun pada 2025, lalu turun ke Rp 693 triliun pada 2026.
Alokasi 2026 kemudian disesuaikan kembali menjadi Rp 720 triliun setelah mengakomodasi sejumlah penambahan kebutuhan daerah. Pada APBN 2027, pemerintah menetapkan TKD sebesar Rp 735 triliun.
Pola naik-turun nominal transfer ini yang dinilai Nufransa memicu salah paham. Publik membaca penurunan TKD sebagai pengurangan layanan, padahal belanja pusat di daerah tetap berjalan di luar skema APBD.
Belanja Pusat di Daerah yang Tak Masuk APBD
Nufransa mencontohkan program makan bergizi gratis dan penyaluran bantuan sosial. Sumber dananya berasal dari pemerintah pusat dan dikelola langsung, tetapi nilai ekonominya dinikmati warga di daerah.
Karena itu, ia meminta pemangkasan tidak dilihat semata dari nominal yang ditransfer ke kas daerah. Belanja yang dieksekusi kementerian di wilayah, menurutnya, sama-sama menopang perekonomian lokal.
"Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sebenarnya tidak hanya transfer ke daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah melalui APBD, tapi juga ada oleh APBN. Nah, itulah yang menjadi situasi sekarang, sehingga nanti setelah itu oleh masyarakat bisa menjadi satu kesatuan," ujar Nufransa.
Ia menambahkan, APBD dan APBN perlu dipahami sebagai satu kesatuan belanja negara. Banyak alokasi pusat yang langsung dibelanjakan di daerah, dan manfaatnya yang paling penting adalah yang dinikmati masyarakat.
Empat Komponen TKD dan Persoalan yang Menahun
Transfer ke Daerah merupakan instrumen utama kebijakan fiskal nasional untuk menopang pemerataan pembangunan dan memperkuat kemampuan keuangan pemerintah daerah. Instrumen ini mencakup empat komponen utama:
- Dana Bagi Hasil (DBH)
- Dana Alokasi Umum (DAU)
- Dana Alokasi Khusus (DAK)
- Dana Desa, serta transfer lainnya
Persoalan yang terus mengemuka di instrumen ini meliputi kecukupan dana, keadilan distribusi, kepastian penyaluran, dan mutu belanja daerah. Isu-isu itu yang membuat nominal TKD selalu jadi sorotan tiap musim penyusunan APBN.
Siapa yang Membahas di Forum Senator Menyapa
Episode kedua Senator Menyapa menghadirkan Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi dan Anggota DPD RI dari Kepulauan Bangka Belitung Darmansyah Husein. Nufransa hadir mewakili Kementerian Keuangan, bersama Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak.
Acara ini dapat disaksikan melalui CNN Indonesia TV, YouTube CNN Indonesia, dan live streaming di CNNIndonesia.com, Kamis (12/11), mulai pukul 19.00 WIB.
Bagi pemerintah daerah, penjelasan Kemenkeu ini jadi sinyal bahwa perencanaan fiskal daerah tidak bisa lagi hanya bersandar pada nominal TKD. Belanja pusat yang dieksekusi langsung di wilayah, termasuk MBG dan bansos, perlu dihitung dalam proyeksi ekonomi daerah.