PALANGKA RAYA — Agie, anggota DPRD Kalimantan Tengah, menilai pemberantasan tuberkulosis tidak cukup bertumpu pada layanan kesehatan saja. Penularan penyakit itu perlu diputus dari lingkungan tempat warga tinggal, dengan desa dan kelurahan sebagai garda terdepan.
Pernyataan itu disampaikan Agie di Palangka Raya, Jumat (3/7). Ia menekankan pendekatan berbasis masyarakat membuat pengendalian TBC lebih dekat ke warga sekaligus mempercepat penanganan saat gejala muncul.
Mengapa Puskesmas Saja Tidak Cukup
Menurut Agie, persoalan TBC bukan hanya tanggung jawab puskesmas atau tenaga kesehatan. Masyarakat di lingkungan masing-masing punya peran besar mengenali gejala, mendorong pemeriksaan, dan membantu pasien menyelesaikan pengobatannya.
"Persoalan TBC ini tidak hanya menjadi tanggung jawab puskesmas atau tenaga kesehatan. Masyarakat di lingkungan masing-masing juga punya peran besar untuk mengenali gejala, mendorong pemeriksaan dan membantu pasien menyelesaikan pengobatannya," kata Agie.
Keterlibatan warga dinilai penting karena proses pencegahan berlangsung setiap hari di permukiman. Pengetahuan soal gejala TBC, cara penularan, dan pentingnya pemeriksaan bisa disampaikan lewat kegiatan yang menyentuh langsung warga.
Desa Siaga TBC Diminta Tidak Berhenti di Sosialisasi
Keberadaan Desa dan Kelurahan Siaga TBC diharapkan tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi. Program itu perlu diarahkan mendorong penemuan penderita sedini mungkin agar warga yang butuh pengobatan segera mendapat pelayanan kesehatan.
Pelaksanaannya menuntut keterlibatan banyak unsur. Kader kesehatan, pemerintah desa dan kelurahan, pengurus RT/RW, tenaga puskesmas, serta tokoh masyarakat dapat mengambil peran sesuai kapasitas masing-masing.
"Yang paling penting adalah membangun kepedulian bersama. Kalau lingkungan sudah peka terhadap TBC, masyarakat akan lebih cepat bertindak ketika menemukan warga yang memiliki gejala," ujarnya.
Daerah Percontohan dan Dukungan Anggaran
Agie menilai sejumlah daerah yang telah menerapkan pendekatan serupa bisa menjadi contoh untuk pengembangan program di wilayah lain. Penguatan gerakan di tingkat desa dan kelurahan perlu dilakukan berkelanjutan agar pencegahan TBC tidak hanya berlangsung saat kasus meningkat.
DPRD Kalteng, lanjut Agie, akan terus memberi dukungan terhadap kebijakan dan program kesehatan yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Dukungan itu termasuk mendorong penguatan layanan serta penganggaran yang menunjang peningkatan kualitas kesehatan warga.
Dengan keterlibatan masyarakat sejak tingkat paling bawah, ia berharap penanganan TBC di Kalteng tidak hanya berorientasi pada pengobatan pasien. Pencegahan munculnya penularan baru menjadi bagian yang sama pentingnya.
