PALANGKA RAYA — Koordinator Presidium MD KAHMI Kota Palangka Raya, Andi Wirahadi Kusuma, menyebut krisis ini sebagai paradoks. Sebab, Pulau Kalimantan menyumbang 82 persen atau 687 juta ton batu bara dari total produksi nasional pada 2024, berdasarkan data Kementerian ESDM.
“Ini menjadi paradoks yang harus dijelaskan kepada masyarakat. Kalimantan adalah salah satu tulang punggung energi nasional, tetapi masyarakat justru berulang kali mengalami pemadaman listrik,” kata Andi, Kamis (30/7/2026).
Kerugian UMKM hingga Rumah Sakit
Andi menguraikan, kelumpuhan pasokan listrik telah memukul sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perhotelan, peternak, hingga fasilitas layanan kesehatan dan pendidikan di Palangka Raya. Gelombang aksi unjuk rasa selama dua hari berturut-turut di Kantor PLN UP3 Palangka Raya menjadi indikator puncak keresahan warga.
“Kalau memang murni gangguan teknis, jelaskan secara terbuka. Unit pembangkit mana yang mengalami gangguan, berapa kapasitas daya yang hilang, bagaimana proses perbaikannya, kapan target normalisasi, dan apa kompensasi yang diterima masyarakat,” tegasnya.
PLN Klaim Gangguan Teknis, DPR Soroti Distribusi Batu Bara
PLN telah mengklarifikasi bahwa pemadaman dipicu kerusakan teknis pada generator, boiler, dan turbin di tiga pembangkit besar interkoneksi Kalimantan. Namun, Andi mempertanyakan mengapa beberapa pembangkit strategis bisa mengalami gangguan pada waktu yang hampir bersamaan.
Di sisi lain, muncul silang pendapat di ruang publik menyangkut stok energi primer. PLN mengklaim pasokan batu bara aman, sementara Anggota DPR RI Bias Layar pada Senin (27/7) lalu meminta pemerintah mengklarifikasi dugaan hambatan distribusi batu bara ke pembangkit.
“Apakah cadangan daya sistem memang sangat terbatas, apakah perencanaan pemeliharaan sudah optimal, atau ada persoalan tata kelola yang perlu dibenahi,” ujar Andi.
Apa yang Diminta KAHMI?
KAHMI mendesak dilakukannya audit terbuka mengenai reserve margin, kapasitas daya mampu, hingga peta jalan infrastruktur kelistrikan Kalimantan Selatan-Kalimantan Tengah. Mereka juga meminta transparansi jadwal pemulihan dan skema jaminan bagi masyarakat yang terdampak secara ekonomi.
“Kita tidak ingin masyarakat hanya menerima informasi yang sepotong-sepotong. Yang dibutuhkan sekarang adalah transparansi, akuntabilitas, dan solusi jangka panjang,” kata Andi.
Ia memperingatkan agar krisis ini tidak dibiarkan berlarut-larut. Sebab, potensi aksi massa yang lebih masif bisa terjadi jika tidak ada kejelasan dari pemerintah dan PLN.
“Bagi masyarakat, persoalan ini bukan sekadar soal lampu yang padam. Ini menyangkut aktivitas ekonomi, investasi, pelayanan publik, bahkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik oleh negara,” pungkasnya.
