DPRD dan Pemprov Kalteng Sahkan APBD 2027 Rp 5,767 Triliun, Defisit Rp 346,666 Miliar Ditutup Silpa Rp 350 Miliar

Penulis: Oki Setiawan  •  Sabtu, 21 November 2026 | 13:31:31 WIB
Pimpinan DPRD dan Pemprov Kalteng menandatangani berita acara persetujuan bersama Raperda APBD 2027 dalam rapat paripurna.

PALANGKA RAYA — Penandatanganan berita acara persetujuan bersama atas nota keuangan dan Raperda APBD 2027 dilakukan pimpinan dewan bersama pihak eksekutif dalam forum paripurna tersebut. Dokumen yang disahkan memuat total belanja daerah Rp 5,767 triliun dengan pendapatan daerah diproyeksikan Rp 5,420 triliun.

Selisih Rp 346,666 miliar antara belanja dan pendapatan ditutup lewat pos pembiayaan daerah. Di dalamnya termasuk pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) sebesar Rp 350 miliar.

Belanja Rp 5,767 Triliun Dipecah ke 217 Program dan 2.415 Subkegiatan

Alokasi belanja tahun 2027 akan didistribusikan untuk menjalankan 217 program, 658 kegiatan, serta 2.415 subkegiatan di berbagai perangkat daerah Provinsi Kalteng. Laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalteng menyebut struktur anggaran tahun depan mengalami penyesuaian untuk menyeimbangkan kebutuhan pembangunan dengan kapasitas fiskal daerah.

Juru Bicara Banggar DPRD Kalteng, Bryan Iskandar, menilai penyusunan anggaran ini menentukan arah kebijakan keuangan daerah di tengah keterbatasan kemampuan fiskal. Menurutnya, seluruh tahapan pembahasan antara legislatif dan eksekutif dilakukan dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

"Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 merupakan tahapan strategis dalam menentukan arah kebijakan keuangan daerah, terutama di tengah keterbatasan kemampuan fiskal dan meningkatnya kebutuhan pembangunan," ujar Bryan dalam penyampaiannya di sidang paripurna.

Lima Sektor Prioritas: Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, Stunting, dan Inflasi

Belanja APBD 2027 diarahkan ke sejumlah sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Bryan menyebut ada lima fokus utama yang menjadi sasaran alokasi anggaran:

  • Peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan.
  • Pembangunan serta pemerataan infrastruktur wilayah.
  • Program percepatan penurunan angka stunting.
  • Upaya penanggulangan kemiskinan daerah.
  • Langkah strategis pengendalian inflasi di Kalimantan Tengah.

Tujuh Fraksi Sepakat Tanpa Catatan Penolakan

Pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna ke-12 berjalan lancar dengan dukungan seluruh unsur politik di parlemen daerah. Menurut keterangan Bryan, ketujuh fraksi di DPRD Kalteng menyatakan sepakat agar Raperda APBD 2027 segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

"Ketujuh fraksi menyatakan dapat menerima Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalteng tentang APBD Tahun Anggaran 2027, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah," pungkas Bryan.

Dengan disahkannya Raperda tersebut, Pemprov Kalteng memiliki landasan hukum untuk mempersiapkan pelaksanaan program kerja serta penyerapan anggaran pada tahun 2027. Tahap berikutnya adalah penyusunan rincian pelaksanaan anggaran di masing-masing perangkat daerah agar belanja Rp 5,767 triliun bisa dieksekusi sesuai jadwal.

Reporter: Oki Setiawan
Sumber: 1tulah.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top