PALANGKA RAYA — Subandi menyampaikan hal itu di Palangka Raya, Selasa, dengan menekankan bahwa pengalihan pembiayaan gaji PPPK paruh waktu tidak otomatis membuat daerah lepas dari beban fiskal. Menurutnya, kebijakan tersebut berkaitan langsung dengan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima pemerintah daerah sebagai bagian dari dukungan pembiayaan pusat.
Penyesuaian alokasi DAU menjadi perhatian karena perencanaan pendapatan dan belanja harus diselaraskan dengan kemampuan fiskal serta kebutuhan pelayanan masyarakat. Subandi menyebut perubahan skema ini perlu dicermati Pemkot Palangka Raya dalam menyusun perencanaan anggaran.
Skema Baru Dinilai Ubah Perhitungan DAU di APBD
Menurut Subandi, jika pembiayaan gaji PPPK paruh waktu masuk ke dalam APBD, maka akan ada penambahan DAU yang diterima daerah. "Jika nanti masuk dalam APBD kita, maka ada penambahan DAU-nya," ucap legislator Palangka Raya itu.
Kepastian mengenai alokasi DAU disebut penting untuk memperhitungkan kemampuan daerah memenuhi kebutuhan belanja. Subandi menyoroti sektor pendidikan dan kesehatan sebagai dua bidang yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat, sehingga keberlanjutan pembiayaan tenaga pendukungnya perlu menjadi perhatian pemerintah.
"Kalau pembiayaan dari pemerintah pusat bertambah melalui DAU, tentu hal itu akan berpengaruh terhadap perhitungan anggaran daerah," ujarnya.
Besaran Tambahan DAU Masih Menunggu Ketentuan Pusat
Meski demikian, besaran tambahan DAU dan penerapannya dalam APBD tetap perlu mengacu pada ketentuan serta kebijakan resmi pemerintah pusat. Subandi meminta pemerintah kota memastikan perencanaan belanja disusun cermat agar kebutuhan pegawai dan pelayanan publik dapat diperhitungkan secara proporsional.
Politikus itu berharap kebijakan pembiayaan tersebut memberikan kejelasan bagi pemerintah daerah dalam menyusun APBD. Kesinambungan pelayanan kepada masyarakat juga menjadi perhatian utama dalam penyesuaian skema ini.
"Harapannya, pengaturan pembiayaan ini dapat mendukung pengelolaan APBD yang lebih baik dan kebutuhan pelayanan masyarakat tetap terpenuhi," pungkas Subandi.
