PALANGKA RAYA — Pembicaraan soal siapa yang layak maju di Pilgub Kalimantan Tengah 2031 mulai mengerucut ke sejumlah nama lama. Jaya Samaya Monong, Perdie M. Yoseph, dan Rahmat Nasution Hamka disebut-sebut sebagai tokoh yang punya bekal politik cukup untuk masuk bursa. Ketiganya bukan nama baru di peta kekuatan politik daerah.
Jaya masih menjabat sebagai Bupati Gunung Mas dan telah melewati dua periode kepemimpinan. Pengalaman itu memberinya bekal memahami persoalan pemerintahan, membangun jaringan, serta mengenal karakter masyarakat di wilayah tengah Kalteng.
Modal dua periode bukan jaminan otomatis di tingkat provinsi. Bagi Jaya, tantangan terbesarnya adalah memperluas dukungan di luar Gunung Mas. Basis suara yang selama ini terbangun perlu diuji di wilayah lain yang punya karakter pemilih berbeda.
Gunung Mas sendiri dikenal sebagai salah satu kabupaten dengan wilayah luas dan sebaran penduduk yang tidak merata. Pengalaman menangani persoalan itu menjadi nilai tambah, tapi belum tentu terbaca oleh pemilih di kawasan selatan atau pesisir Kalteng.
Nama kedua yang masuk radar adalah Perdie M. Yoseph, mantan Bupati Murung Raya dua periode. Wilayah yang ia pimpin punya karakter geografis menantang, dengan tantangan pembangunan yang khas daerah pedalaman.
Perdie berpotensi membawa perspektif pembangunan kawasan Barito dan wilayah pedalaman ke dalam pembicaraan kepemimpinan provinsi. Namun, kekuatan jaringan politiknya perlu diuji lagi setelah tidak lagi menjabat sebagai kepala daerah.
Rahmat Nasution Hamka menempuh jalur berbeda. Ia punya pengalaman di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dan DPR RI, yang memberinya pemahaman soal dinamika politik, kebijakan publik, serta hubungan pemerintah pusat dan daerah.
Pengalaman legislatif itu membuat Rahmat berpotensi menjadi figur alternatif jika terjadi konsolidasi kekuatan politik menjelang Pilgub. Posisinya di luar eksekutif bisa jadi ruang negosiasi yang lebih lentur dibanding kandidat yang masih menjabat.
Di sisi lain, Gubernur petahana Agustiar Sabran tetap memiliki keuntungan politik dari posisi dan pengalaman pemerintahannya. Posisi petahana umumnya memberi akses lebih besar ke program dan jejaring birokrasi.
Persaingan 2031 tidak hanya ditentukan siapa yang paling lama menjabat. Hasil kerja, kemampuan membangun koalisi, dan kepercayaan masyarakat akan jadi penentu utama di lapangan.