Sikka — Langkah percepatan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak gempa di Pulau Palue, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), terus digenjot. Fokus utama adalah memastikan ketersediaan air bersih bagi sekitar 7.000 warga yang tersebar di delapan desa di pulau tersebut.
Pulau Palue, yang berada di bagian utara Pulau Flores, menjadi salah satu wilayah yang paling parah terdampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 pada 15 Agustus 2026. Kerusakan infrastruktur dan terganggunya akses air bersih menjadi tantangan utama yang harus segera diatasi.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan air bersih merupakan prioritas dalam penanganan pascabencana. Ia memastikan bahwa pasokan air darurat maupun sumber air jangka panjang akan disiapkan secara bersamaan.
"Kita pastikan kebutuhan air masyarakat terpenuhi sekarang, sekaligus kita siapkan sumber air yang dapat mendukung kebutuhan mereka dalam jangka panjang," kata Dody Hanggodo.
Sebagai tindak lanjut arahan tersebut, Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PU Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw langsung terjun ke lokasi pada Selasa (18/8/2026). Kunjungan kerja itu dilakukan bersama Bupati Sikka Juventus Kago untuk meninjau langsung kondisi lapangan.
Dalam peninjauan tersebut, Dirjen SDA menyaksikan langsung tiga titik dari sekitar 10 titik longsoran yang teridentifikasi. Selain itu, dilakukan pula pemeriksaan terhadap sumur bor yang dibangun pada 2023, yang menjadi salah satu sumber layanan air masyarakat dengan kapasitas sekitar 1,8 liter per detik.
Untuk memenuhi kebutuhan air dalam kondisi pascagempa, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara II telah mengirimkan empat unit tandon air berkapasitas masing-masing 1.200 liter ke Pulau Palue. Langkah ini diambil untuk memastikan warga tetap mendapat akses air bersih di tengah situasi darurat.
Selain sektor air bersih, Kementerian PU juga menindaklanjuti kebutuhan pemulihan akses dan perlindungan kawasan permukiman. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT telah menyiapkan satu unit excavator tipe PC 200 untuk membersihkan material longsoran di sejumlah titik yang mengganggu akses masyarakat.
Kementerian PU juga mengidentifikasi kebutuhan perbaikan bangunan pengaman pantai sepanjang kurang lebih 250 meter di kawasan Maluriu. Upaya ini dilakukan untuk melindungi kawasan permukiman dari potensi ancaman gelombang laut yang lebih besar.
Untuk menambah pasokan air, BBWS Nusa Tenggara II menyiapkan survei geolistrik guna memetakan potensi sumber air tanah. Survei ini akan menjadi dasar untuk menentukan titik potensial pengembangan sumber air baru, sehingga pemenuhan kebutuhan air masyarakat tidak hanya mengandalkan sumber yang tersedia saat ini.
Kementerian PU turut memberikan perhatian terhadap Kantor Camat Palue yang mengalami kerusakan akibat gempa sebagai bagian dari pemulihan fasilitas pelayanan publik. Melalui langkah tersebut, Kementerian PU memastikan penanganan Pulau Palue dilakukan secara bertahap dengan menempatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya air bersih, sebagai prioritas utama pascagempa.