MUARA TEWEH — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Utara tidak main-main menghadapi dua ancaman besar di musim kemarau tahun ini. Melalui rapat koordinasi lintas sektor, Pemkab resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) terpadu yang fokus memberantas praktik penimbunan BBM dan LPG sekaligus menangani kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Bupati Barito Utara Shalahuddin menegaskan, pembentukan satgas ini bukan sekadar formalitas. "Menghadapi musim kemarau diperlukan kesiapsiagaan seluruh jajaran, baik dalam pencegahan dan penanganan karhutla maupun pengawasan distribusi energi," ujarnya di Muara Teweh, Rabu (19/8/2026).
Shalahuddin meminta jajaran terkait segera memperkuat kesiapsiagaan personel pemadam kebakaran dan meningkatkan frekuensi patroli di wilayah rawan. Ia juga menginstruksikan agar aparat bergerak cepat jika menemukan indikasi pelanggaran distribusi energi.
"Apabila ditemukan adanya indikasi penimbunan, penyalahgunaan atau pelanggaran dalam distribusi BBM, agar segera dilakukan koordinasi dengan aparat dan instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai aturan," tegasnya.
Menurut Shalahuddin, ketersediaan energi dan keamanan masyarakat merupakan pilar penting yang harus dijaga bersama, terutama saat kondisi kemarau yang berpotensi meningkatkan risiko karhutla secara signifikan.
Wakil Bupati Felix Sonadie Y. Tingan menekankan bahwa dua persoalan ini tidak bisa diselesaikan secara parsial. Ia mendorong seluruh elemen, mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga masyarakat, untuk bergerak bersama.
"Penanganan Karhutla dan pengamanan distribusi BBM ini tidak bisa dilakukan secara sektoral. Kami meminta seluruh elemen, baik pemerintah daerah, aparat penegak hukum hingga masyarakat luas, untuk terus bahu-membahu dan bersinergi dalam menjaga daerah kita agar terbebas dari ancaman bencana dan krisis energi," ujarnya.
Rapat koordinasi tersebut turut menghadirkan paparan teknis dari dua instansi terkait. Kepala Pelaksana BPBD Barito Utara, Mochamad Ikhsan, memaparkan kondisi terkini dan langkah deteksi dini karhutla yang telah disiapkan.
Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan dan Distribusi, Mastur, menyampaikan laporan lengkap mengenai ketersediaan serta harga BBM di wilayah Barito Utara. Data ini menjadi dasar bagi satgas untuk menentukan titik rawan dan langkah antisipasi.
Dengan terbentuknya satgas ini, Pemkab Barito Utara berharap langkah pencegahan dan pengawasan dapat berjalan lebih efektif. Selain menekan potensi karhutla, pengawasan distribusi BBM diharapkan mampu menjaga ketersediaan energi, stabilitas ekonomi, dan kenyamanan masyarakat di wilayah Barito Utara.