PALANGKA RAYA — Target pendapatan daerah yang meningkat tajam membuat DPRD Kalimantan Tengah meminta eksekutif tidak setengah-setengah dalam mengumpulkan pajak. Wakil Ketua III DPRD Kalteng, Junaidi, secara eksplisit mendorong Bapenda memakai formula apa pun yang mampu menarik minat warga membayar pajak kendaraan bermotor.
Menurut Junaidi, ruang untuk berinovasi terbuka lebar. Ia mencontohkan program pengundian Gebyar Reward Betang Patuh 2026 yang digelar Bapenda pada Selasa, 28 Juli 2026, sebagai langkah yang tepat untuk mendisiplinkan wajib pajak.
"Kita selalu memberikan support bagaimana Dinas Pendapatan Daerah untuk bisa menarik masyarakat, mengimbau masyarakat untuk berlomba-lomba membayar pajak. Bahkan dengan berbagai macam cara silakan saja. Apakah dengan bazar, ada hiburannya, atau ada undian berhadiahnya, silakan saja," ujar Junaidi, Sabtu (1/8/2026).
Target PAD 2027 Naik ke Rp 3 Triliun
Desakan untuk berinovasi ini bukan tanpa alasan. Dalam rapat Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2027, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalteng mengusulkan target PAD yang jauh lebih agresif dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Angka Rp 3 triliun disebut menjadi acuan baru yang harus dicapai. Konsekuensinya, seluruh sektor penerimaan, terutama pajak daerah, dituntut bekerja lebih keras.
Strategi Jemput Bola dan Sosialisasi Massif
Junaidi menegaskan bahwa metode konvensional seperti menunggu wajib pajak datang ke kantor Samsat dinilai kurang efektif. Pola jemput bola harus diperluas, bersamaan dengan peningkatan kualitas pelayanan dan sosialisasi yang lebih masif ke masyarakat.
"Karena memang itu perlu dilakukan dalam rangka apa? Dalam rangka kita meningkatkan penerimaan kita di sektor pajak daerah. Kita sepakat dan mendukung, dan memang upaya ini kita dari DPRD minta untuk ditingkatkan apapun caranya," pungkasnya.
Gebyar Reward Betang Patuh sendiri merupakan salah satu instrumen yang diandalkan untuk mendongkrak kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kalteng. Program ini mengombinasikan insentif hadiah dengan edukasi agar warga tidak menunggak pembayaran pajak tahunan.
