PALANGKA RAYA — Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu menilai luasnya wilayah Bumi Tambun Bungai tidak boleh menjadi alasan pemerintah mengabaikan aksesibilitas masyarakat. Ia menyoroti perbedaan kualitas yang mencolok antara jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota.
Menurut Maryani, ketimpangan kualitas jalan berdampak langsung pada pelayanan publik yang diterima warga di wilayah pelosok. Wilayah pedalaman, pesisir, perbatasan, dan terpencil disebut paling merasakan dampaknya.
Berapa Panjang Jalan Kabupaten/Kota yang Belum Mantap di Kalteng?
Dari total panjang jalan kabupaten/kota yang mencapai sekitar 14.565,03 kilometer, baru 38,44 persen yang masuk kategori mantap. Sisanya, sekitar 61,56 persen, masih memerlukan penanganan ekstra.
"Kalau melihat datanya, dari sekitar 14.565 kilometer jalan kabupaten/kota, yang mantap baru 38,44 persen. Artinya masih ada sekitar 61,56 persen yang kondisinya belum mantap," papar Maryani.
Angka itu menunjukkan sebagian besar akses jalan daerah belum layak dilintasi secara aman dan nyaman. Perbaikan dinilai butuh anggaran masif agar kondisi jalan membaik.
Jalan Rusak Dinilai Hambat Distribusi Barang dan Hasil Panen
Maryani menegaskan jalan yang memadai bukan sekadar soal kenyamanan mobilitas warga. Akses jalan menjadi urat nadi perekonomian daerah.
Jalan rusak parah terbukti menghambat rantai pasok dan distribusi barang. Petani maupun produsen lokal juga kesulitan membawa hasil panen menuju pasar.
"Jalan itu bukan hanya soal orang bisa lewat atau tidak. Ini berkaitan dengan distribusi barang, mobilitas masyarakat, sampai bagaimana hasil produksi dari daerah bisa dibawa dan dijual ke pasar," jelasnya.
Pemerataan kualitas jalan disebut sebagai kunci utama mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di seluruh pelosok Kalimantan Tengah.
DPRD Minta Anggaran Infrastruktur Tak Terpusat di Perkotaan
DPRD Kalteng meminta Pemprov bersama pemerintah kabupaten/kota bersinergi menyusun prioritas pembangunan. Prioritas itu harus berbasis data dan kondisi riil di lapangan.
Maryani berharap alokasi anggaran infrastruktur ke depan lebih banyak diarahkan ke wilayah yang mengalami kesenjangan tinggi. Pembangunan jangan hanya terpusat di kawasan perkotaan atau daerah yang mudah dijangkau.
"Bagaimana kita bisa bicara pertumbuhan ekonomi kalau jalan yang menjadi urat nadi distribusi barang dan mobilitas masyarakat masih belum layak," pungkasnya.
Ia menilai luasnya wilayah Kalteng tidak boleh dijadikan alasan pemerintah mengabaikan aksesibilitas warga. "Kalteng ini wilayahnya memang luas. Tapi jangan sampai karena luas wilayah, masyarakat di pedalaman, pesisir, perbatasan, dan daerah terpencil justru menerima pelayanan publik yang lebih rendah," tegas Maryani.
