KUALA KAPUAS — Kepala Pelaksana BPBD Kapuas Pangeran S Pandiangan menyatakan rapat evaluasi digelar setiap pagi atau malam. Pembahasan mencakup kejadian karhutla, luasan lahan terbakar, penanganan titik api, dampak ke masyarakat, serta kondisi kualitas udara dan kesehatan akibat asap.
Evaluasi tidak berhenti di ruang rapat. Petugas kembali mengecek lokasi bekas kebakaran untuk memastikan tidak ada bara tersisa yang bisa memicu kebakaran ulang.
"Setiap hari kita evaluasi kegiatan yang sudah dilakukan. Termasuk berapa kejadian yang ditangani dan bagaimana perkembangannya di lapangan," kata Pangeran saat rapat evaluasi di Posko Induk Karhutla, halaman BPBD Kapuas, Kamis (24/9).
195 Sumur Bor dan 14 Titik Air Bersih Masuk Inventarisasi Ulang
Keterbatasan air menjadi persoalan utama yang dibahas dalam evaluasi. Usulan pembangunan 195 sumur bor dan 14 titik sarana air bersih kembali diinventarisasi agar kebutuhan setiap wilayah terpetakan dan pembangunan tepat sasaran.
Sekda Kapuas Dr Usis I Sangkai menyebut Bupati Kapuas HM Wiyatno mengingatkan agar sumur bor tidak sekadar jadi fasilitas darurat saat karhutla. Infrastruktur itu harus dirawat dan dimanfaatkan berkelanjutan, termasuk ketika kondisi kembali normal.
Kepolisian turut mendukung pembangunan sumur bor multifungsi. Selain menopang pemadaman saat karhutla, fasilitas tersebut diharapkan bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan air warga sehari-hari.
Data Antarlembaga Harus Sinkron
Usis menegaskan koordinasi lintas sektor perlu diperkuat, terutama dalam penyamaan data. Keputusan penanganan, menurutnya, harus berdasar kondisi nyata di lapangan.
"Perkuat koordinasi sehingga data yang disampaikan benar-benar data riil di lapangan," tegas Usis.
Wakapolres Kapuas Kompol Susilowati menambahkan, kesamaan data kekuatan personel juga jadi perhatian dalam operasi karhutla. Data antarlembaga harus sinkron agar pengerahan personel lebih terukur.
Dalam pengendalian operasi, mobil tangki air milik BPBD dipusatkan dan pengaturannya melalui Kalaksa BPBD. Langkah ini agar distribusi air bisa disesuaikan dengan kebutuhan penanganan di lapangan.
Lima Laporan Polisi, Satu Libatkan Korporasi
Penegakan hukum tetap berjalan selama operasi karhutla. Kepolisian mencatat lima laporan polisi terkait kasus karhutla, termasuk satu perkara yang melibatkan korporasi dan ditangani bersama-sama.
Pemkab Kapuas menegaskan penanganan karhutla tidak hanya mengandalkan pemadaman. Evaluasi rutin, pencegahan, pengawasan, kesiapan personel, ketersediaan air, hingga penegakan hukum menjadi satu rangkaian untuk menekan risiko karhutla di wilayah itu.
