PALANGKA RAYA — Persoalan pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) sumber daya alam kembali mencuat di Kalimantan Tengah. Anggota Komisi I DPRD setempat, Purdiono, menyoroti tidak hanya besaran dana yang diterima, tetapi juga proses penyalurannya yang dinilai belum optimal ke kas daerah penghasil.
Kontribusi Besar, Penerimaan Daerah Belum Sebanding
Purdiono menegaskan bahwa Kalimantan Tengah memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar dan telah memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara. Namun, ia menilai hal tersebut belum berbanding lurus dengan DBH yang diterima untuk membiayai pembangunan.
"Kalau sumber daya alam kita diambil, harus ada pembagian hasil yang adil melalui DBH, karena undang-undang juga menyatakan daerah penghasil berhak menerima bagi hasil," ujarnya di Palangka Raya, Selasa.
Penyaluran DBH Dinilai Belum Optimal
Menurut politisi DPRD Kalteng ini, persoalan utama saat ini tidak hanya terletak pada formula besaran DBH. Masalah yang lebih krusial adalah penyaluran dana tersebut yang dinilai belum sepenuhnya ditransfer secara optimal kepada pemerintah daerah penghasil.
"Permasalahannya sekarang, DBH tersebut belum benar-benar ditransfer secara optimal kepada pemerintah daerah penghasil. Itu yang menjadi salah satu persoalan," ungkapnya.
Dampak pada Fiskal Daerah dan Pembangunan Infrastruktur
Kondisi ini, lanjut Purdiono, secara langsung memengaruhi kemampuan fiskal daerah. Padahal, Kalimantan Tengah dengan cakupan geografis yang luas sangat membutuhkan dukungan fiskal yang memadai untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.
"Daerah penghasil sudah memberikan kontribusi besar. Karena itu, pembagian hasilnya juga harus benar-benar mencerminkan rasa keadilan," tegasnya.
Dorongan untuk Kebijakan Fiskal yang Lebih Proporsional
Purdiono berharap pemerintah pusat dapat mengevaluasi kebijakan fiskal yang ada. Tujuannya agar pembagian DBH ke depan lebih proporsional dengan kontribusi nyata daerah penghasil terhadap penerimaan negara.
"Kami mendorong pemerintah memperjuangkan desain kebijakan fiskal yang lebih proporsional. Penguatan DBH penting untuk memastikan daerah penghasil memperoleh manfaat yang lebih adil," pungkas Purdiono.
