PALANGKA RAYA — Pengawasan internal di lingkungan pemerintah daerah (Pemda) se-Kalimantan Tengah dinilai belum berjalan optimal. Anggota DPRD Kalteng Purdiono mendorong fungsi kontrol ini diperkuat, bukan sekadar formalitas di akhir tahun anggaran.
“Pengawasan harus berjalan beriringan dengan perencanaan. Tanpa kontrol yang kuat, tujuan pembangunan akan sulit tercapai secara maksimal,” ujarnya di Palangka Raya, Senin.
Mengapa Pengawasan Harus Dimulai Sejak Perencanaan?
Purdiono menjelaskan, pengawasan kerap dipahami sebagai kegiatan evaluasi di akhir proyek. Padahal, potensi penyimpangan justru muncul sejak proses perencanaan dan pelaksanaan. Dengan pengawasan terukur, setiap tahapan bisa dievaluasi secara tepat sehingga risiko kesalahan ditekan sejak awal.
“Peran pengawasan tidak hanya pada akhir program, tetapi sejak proses perencanaan hingga pelaksanaan,” tegas legislator tersebut.
Bukan Hanya Tugas Aparat, Masyarakat Juga Harus Terlibat
Menurut Purdiono, penguatan pengawasan internal tidak bisa berjalan sendiri. Ia menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintahan daerah. Kolaborasi antara Pemda dan warga disebutnya sebagai elemen kunci untuk menciptakan tata kelola yang transparan dan akuntabel.
“Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat akan memperkuat implementasi prinsip good governance,” ucapnya.
Target Akhir: Pemerataan Pembangunan di Seluruh Wilayah Kalteng
Purdiono menambahkan, sinergi yang terbangun antara eksekutif, legislatif, dan masyarakat diharapkan mampu mendorong pemerataan pembangunan di 13 kabupaten dan 1 kota di Kalimantan Tengah. Tanpa komitmen bersama, program pembangunan dikhawatirkan hanya dinikmati segelintir wilayah.
“Dengan komitmen yang kuat dari seluruh pihak, tata kelola pemerintahan di Kalteng akan semakin baik dan pembangunan bisa berjalan berkelanjutan,” demikian Purdiono.
