PALANGKA RAYA — Angka itu merupakan bagian dari belanja kementerian dan lembaga dari APBN yang langsung menyentuh masyarakat di provinsi setempat. Herry menyebutkan dana tersebut dikelola oleh 87 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah.
“Belanja untuk Program MBG ini, merupakan bagian dari kinerja Belanja Kementerian atau Lembaga dari APBN di Kalimantan Tengah, yang langsung diterima oleh masyarakat,” terang Herry di Palangka Raya, Senin.
Berapa Banyak Tenaga Kerja yang Terserap?
Program ini tidak hanya menyentuh sisi gizi masyarakat, tetapi juga membuka lapangan kerja. Data DJPb mencatat sebanyak 3.845 petugas telah direkrut untuk mengoperasikan dapur-dapur SPPG. Selain itu, program ini juga menggerakkan 701 pemasok lokal.
Penerima manfaat program ini mencakup kelompok rentan mulai dari balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, hingga pelajar dari jenjang PAUD sampai SMA. Santri, serta peserta didik di Sekolah Kelompok Belajar (SKH) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) juga turut menjadi sasaran.
Belanja Daerah Lain: Infrastruktur Mendominasi
Selain MBG, DJPb juga memaparkan realisasi belanja langsung masyarakat lainnya. Belanja pendidikan tercatat mencapai Rp51,52 miliar. Sebagian besar dana tersebut dialokasikan untuk program dukungan manajemen sebesar Rp22,31 miliar dan Program Wajib Belajar 13 tahun senilai Rp13,88 miliar.
Sementara itu, belanja kesehatan terealisasi Rp28,39 miliar. Anggaran ini mayoritas digunakan untuk mendukung manajemen di perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) provinsi, dengan nilai mencapai Rp13,04 miliar.
Belanja infrastruktur menjadi pos terbesar dengan realisasi Rp247,67 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp211,96 miliar digelontorkan untuk operasi dan pemeliharaan sumber daya alam (SDA), layanan transportasi udara, pengembangan transmigrasi, serta pembangunan jalan nasional.
