BALIKPAPAN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) memperkuat komitmen untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan program strategis nasional. Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, menghadiri langsung forum Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Regional Kalimantan yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Balikpapan, Selasa (5/5/2026).
Pertemuan ini menjadi tolok ukur penting bagi pemerintah daerah dalam menilai sejauh mana kebijakan yang diambil memberikan dampak nyata. Fokus utama diarahkan pada pencapaian kinerja yang terukur melalui sejumlah indikator pembangunan yang menjadi prioritas nasional saat ini.
Fokus Indikator: Dari Pengendalian Inflasi hingga Stunting
Dalam forum tersebut, efektivitas kinerja daerah diukur melalui beberapa variabel strategis. Pemerintah pusat memberikan perhatian khusus pada kemampuan daerah dalam mengendalikan inflasi, menekan angka pengangguran, serta melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem.
Selain aspek ekonomi, penanganan stunting tetap menjadi prioritas dalam indikator kesehatan masyarakat. Pemerintah daerah juga didorong untuk melahirkan inovasi dalam pembiayaan daerah atau creative financing guna mendukung keberlanjutan pembangunan tanpa bergantung sepenuhnya pada dana transfer pusat.
Kehadiran Gubernur Agustiar Sabran di Balikpapan mempertegas posisi Kalteng dalam mendukung agenda tersebut. Sinergi ini diharapkan mampu mempercepat realisasi program kerja yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar warga di Bumi Tambun Bungai.
Mendagri Tekankan Keselarasan Kebijakan Pusat dan Daerah
Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, mengingatkan bahwa sistem pemerintahan Indonesia menganut prinsip semi desentralisasi. Hal ini menuntut adanya sinkronisasi yang kuat antara kebijakan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dengan visi pemerintah pusat.
“Sebagai pembina dan pengawas pemerintahan daerah, Kemendagri memiliki sejumlah instrumen untuk memastikan kebijakan di daerah tetap sejalan dengan program pemerintah pusat, mulai dari review APBD hingga pengelolaan aspek kepegawaian. Kita tidak menerapkan otonomi penuh, tetapi semi otonomi, sehingga tetap ada ruang bagi pemerintah pusat untuk melakukan pengendalian,” ujar Tito Karnavian.
Tito menyebut instrumen pengawasan ini bukan untuk membatasi ruang gerak daerah, melainkan untuk memastikan seluruh anggaran dan kebijakan tepat sasaran. Harmonisasi ini dianggap kunci utama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sosial di tingkat regional.
Akses Hunian Layak dan Penguatan Ekonomi Daerah
Selain tata kelola pemerintahan, aspek infrastruktur kerakyatan menjadi bahasan krusial dalam pertemuan tersebut. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyoroti pentingnya akses hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kalimantan.
“Program ini kami dorong untuk memperluas akses hunian layak sekaligus menggerakkan ekonomi daerah, termasuk melalui dukungan pembiayaan bagi UMKM di sektor perumahan,” ungkap Maruarar Sirait.
Pemerintah tengah memacu skema bedah rumah serta Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan dengan bunga rendah. Langkah ini diharapkan tidak hanya menyelesaikan masalah backlog perumahan, tetapi juga menciptakan efek domino bagi pertumbuhan sektor usaha mikro di daerah.
Forum di Balikpapan ini turut dihadiri oleh jajaran menteri, wakil menteri, serta seluruh kepala daerah se-Kalimantan. Komitmen kolektif yang dihasilkan menjadi modal penting bagi Kalimantan Tengah untuk terus memacu indikator pembangunan di sisa tahun anggaran 2026.
