NANGA BULIK — DLHK Lamandau menggelar Focus Group Discussion (FGD) II untuk membahas hasil kajian materi teknis RPPLH Kabupaten Lamandau Tahun 2026. Kegiatan itu dibuka Asisten Sekretariat Daerah Lamandau, Dr. Meigo, yang mewakili Bupati Lamandau. Forum berlangsung dengan melibatkan perangkat daerah di lingkungan Pemkab Lamandau, para camat, serta instansi vertikal.
Dalam sambutan bupati yang dibacakan Meigo, RPPLH disebut sebagai instrumen penting untuk memastikan pemanfaatan sumber daya alam dan pelaksanaan pembangunan tidak melampaui daya dukung serta daya tampung lingkungan hidup. Penyusunan dokumen harus dilakukan secara komprehensif dan berbasis data dengan mempertimbangkan kondisi aktual daerah. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan diperlukan agar dokumen yang dihasilkan sesuai kebutuhan Kabupaten Lamandau.
"Forum ini tidak hanya menjadi ruang untuk memaparkan hasil kajian, tetapi juga wadah diskusi konstruktif untuk mengidentifikasi persoalan lingkungan hidup, potensi sumber daya alam, kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta tantangan pengelolaan lingkungan di Kabupaten Lamandau," ujar Meigo.
Meigo menekankan pentingnya menyelaraskan RPPLH dengan isu-isu strategis dalam RPJPD Kabupaten Lamandau 2025–2045 dan RPJMD 2025–2029. Penyelarasan juga harus memperhatikan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di tingkat nasional maupun regional Kalimantan. Seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan diminta memperkuat sinergi dalam upaya perlindungan lingkungan.
Persoalan lingkungan hidup bersifat lintas sektor sehingga membutuhkan koordinasi dan kolaborasi berbagai pihak. Sinergi itu dinilai menjadi kunci agar dokumen RPPLH tidak berhenti sebagai kajian, tetapi benar-benar menjadi acuan pembangunan tiga dekade ke depan.
Plt. Kepala DLHK Lamandau, Dr. Ostra Wungkana, menjelaskan bahwa FGD II bertujuan memaparkan hasil penyusunan materi teknis RPPLH sekaligus menghimpun saran, masukan, koreksi, dan tanggapan dari organisasi perangkat daerah (OPD). Masukan itu menjadi bahan penyempurnaan sebelum dokumen ditetapkan.
Kegiatan diikuti perangkat daerah di lingkungan Pemkab Lamandau, para camat, instansi vertikal, serta tim pendamping penyusun kajian RPPLH dari Universitas Muhammadiyah Palangka Raya (UMPR). FGD juga diikuti secara daring oleh Ditjen PSDAB KLH dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah.
Dokumen RPPLH nantinya memuat arah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk 30 tahun. Bagi Lamandau, batas daya dukung dan daya tampung lingkungan menjadi rujukan ketika daerah menyusun rencana pembangunan sektor kehutanan, perkebunan, maupun infrastruktur. Kajian teknis yang tengah dibahas mempertimbangkan potensi sumber daya alam dan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.
Hasil FGD II akan menjadi bahan penyempurnaan materi teknis RPPLH Kabupaten Lamandau Tahun 2026. Setelah masukan dari OPD dan instansi terkait dihimpun, dokumen disiapkan menuju tahap penetapan sebagai acuan pembangunan daerah.