Anggota DPRD Kotim Muhammad Idi Dorong Kebutuhan Pesantren Masuk Program Pembangunan Daerah

Penulis: Nanda Firmansyah  •  Kamis, 19 November 2026 | 06:03:01 WIB
Anggota DPRD Kotim Muhammad Idi menyampaikan usulan pembentukan paguyuban pondok pesantren dalam menanggapi kebutuhan lembaga pendidikan keagamaan.

SAMPIT — Muhammad Idi menyampaikan hal itu saat menanggapi kebutuhan lembaga pendidikan keagamaan di Kotim yang selama ini disampaikan secara terpisah-pisah. Menurutnya, pemerintah daerah perlu lebih aktif menyerap aspirasi pengelola pesantren agar kebijakan dan program yang disusun sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Salah satu upaya yang ia usulkan adalah pembentukan paguyuban pondok pesantren. Wadah itu dinilai bisa menghimpun gagasan sekaligus merangkum berbagai persoalan yang sebelumnya disampaikan sendiri-sendiri.

Paguyuban Dinilai Mempermudah Penyerapan Aspirasi

Idi menyebut paguyuban akan membantu pesantren menyampaikan aspirasi secara lebih terorganisasi. Dengan begitu, kebutuhan lembaga pendidikan keagamaan bisa menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam menyusun program.

"Dengan adanya paguyuban, gagasan-gagasan dari pondok pesantren bisa dihimpun dan dikembangkan bersama," ungkap Idi, Rabu (18/11/2026).

Ia berharap wadah komunikasi tersebut menjadi salah satu jalan mendorong kebijakan dan program yang berpihak pada kebutuhan pesantren. "Harapannya, wadah ini menjadi salah satu jalan untuk mendorong kebijakan dan program yang berpihak pada kebutuhan pesantren," katanya.

Peran Pesantren dalam Pembinaan Karakter Generasi Muda

Menurut Idi, pesantren tidak hanya memberikan pengetahuan keagamaan, tetapi juga membina moral dan karakter peserta didik. Peran tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam pembangunan sumber daya manusia di Kotim.

"Pondok pesantren memiliki peran penting dalam pendidikan, pembinaan karakter, serta penguatan nilai-nilai keagamaan," ujarnya.

Ia memastikan Fraksi PKB DPRD Kotim siap menjadi salah satu saluran bagi pesantren untuk menyampaikan persoalan maupun usulan kepada pemerintah daerah. Penyerapan aspirasi, kata dia, merupakan bagian dari tanggung jawab wakil rakyat.

"DPRD memiliki fungsi menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui jalur kelembagaan," jelasnya.

Wakil Rakyat Diminta Turun Langsung ke Lapangan

Sebagai anggota DPRD dari Daerah Pemilihan I, Idi mengingatkan pentingnya anggota legislatif melihat kondisi masyarakat secara langsung. Penyerapan aspirasi dinilai tidak cukup hanya melalui pembahasan di ruang rapat.

"Penyerapan aspirasi dinilai tidak cukup hanya melalui pembahasan di ruang rapat, tetapi perlu melihat kondisi masyarakat secara langsung," tegasnya.

Ia berharap komunikasi antara pondok pesantren, DPRD, dan pemerintah daerah terus diperkuat. Dengan begitu, aspirasi lembaga pendidikan keagamaan tidak berhenti sebagai usulan, tetapi dapat diperjuangkan agar menjadi bagian dari program pembangunan Kotim.

Reporter: Nanda Firmansyah
Sumber: katakata.co.id This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top