SAMPIT — Ketua DPRD Kotawaringin Timur Rimbun menilai musim kemarau panjang yang melanda wilayah itu telah memunculkan persoalan baru di luar ancaman kebakaran hutan dan lahan. Sejumlah wilayah mulai mengalami kesulitan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Pemerintah daerah menghadapi beban penanganan yang bertambah besar.
Rimbun menyampaikan hal itu di Sampit, Rabu (23/9/2026). Menurutnya, upaya pemadaman karhutla tetap berjalan, tetapi kebutuhan dasar warga yang terdampak kekeringan tidak bisa diabaikan.
"Sekarang bertambah lagi PR kita bagaimana membantu masyarakat yang kesulitan mendapatkan air bersih akibat kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah," kata Rimbun.
Pemerintah daerah disebut telah menjalankan sejumlah langkah penanganan. Namun kondisi di lapangan menunjukkan kebutuhan bantuan terus naik. Distribusi air bersih, layanan kesehatan, hingga dukungan logistik memerlukan biaya yang tidak sedikit.
Rimbun menilai peningkatan skala penanganan menjadi bencana nasional menjadi salah satu opsi yang layak dipertimbangkan. Dengan begitu, daerah terdampak bisa memperoleh dukungan sumber daya yang lebih memadai.
"Perbedaannya adalah sumber anggaran bukan dari APBD tapi APBN. Kalau penanganannya mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat, tentu akan sangat membantu daerah dalam memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat yang terdampak," ujarnya.
Kebutuhan anggaran yang dihadapi Pemkab Kotim mencakup beberapa pos sekaligus. Selain pemadaman karhutla, dana dibutuhkan untuk penyediaan air bersih dan pelayanan kesehatan bagi warga yang terdampak asap. Pengadaan sarana pendukung serta operasional petugas di lapangan juga masuk hitungan.
"Kalau melihat kondisi sekarang, kebutuhan penanganannya cukup besar. Bukan hanya untuk kebakaran, tetapi juga dampak lain yang dirasakan masyarakat akibat kemarau panjang," tegas Rimbun.
Menurut Rimbun, penanganan dampak kemarau tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Dunia usaha dan seluruh elemen masyarakat diharapkan ikut berpartisipasi membantu warga terdampak, terutama di wilayah yang mulai kesulitan air bersih.
DPRD Kotim belum merinci mekanisme resmi pengajuan status bencana nasional ke pemerintah pusat. Namun desakan ini muncul di tengah kondisi karhutla dan kekeringan yang terus terjadi di sejumlah wilayah Kotawaringin Timur.
Pemerintah daerah disebut terus melakukan penanganan di lapangan sambil menunggu keputusan lebih lanjut soal dukungan anggaran dari pusat.