SAMPIT — Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kotim menempatkan dua kecamatan sebagai wilayah prioritas pendataan tahap awal. Keduanya dinilai memiliki sebaran perkebunan kelapa dalam yang cukup luas dibanding wilayah lain di Kotawaringin Timur.
Kepala DPKP Kotim, Yephi Hartady Periyanto, menyebut rapat koordinasi sudah digelar sebagai persiapan sebelum petugas turun ke lapangan. Rapat itu berlangsung di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan.
Selama ini pemerintah daerah belum memiliki gambaran rinci soal jumlah pekebun dan luas kebun kelapa dalam yang dikelola warga. Data yang tersedia masih bersifat umum, sehingga sulit dipakai untuk menyusun program yang tepat sasaran.
Yephi menegaskan pendataan menjadi pintu masuk untuk memperoleh data yang akurat. "Pendataan itu menjadi langkah awal untuk memperoleh data yang akurat mengenai pekebun kelapa dalam, sehingga nantinya dapat menjadi dasar dalam perencanaan pengembangan komoditas kelapa dalam di Kotim," katanya.
Informasi yang dikumpulkan mencakup jumlah pekebun hingga kondisi perkebunan yang mereka kelola. Dari situ, pemerintah bisa memetakan potensi kelapa dalam secara lebih terukur.
Mentaya Hilir Selatan dan Teluk Sampit dipilih bukan tanpa alasan. Kedua wilayah itu punya sebaran kebun kelapa dalam yang luas dan melibatkan banyak rumah tangga pekebun.
Hasil pendataan nantinya dipakai untuk menentukan kegiatan dan pembiayaan di sektor perkebunan. Bantuan maupun intervensi pemerintah diharapkan lebih sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan, bukan sekadar asumsi.
Pengembangan kelapa dalam juga tidak hanya diarahkan pada kenaikan produksi. Pemerintah daerah berharap komoditas ini menjadi salah satu sumber penghasilan yang menopang kesejahteraan masyarakat lokal.
"Melalui koordinasi dan pendataan yang baik, potensi kelapa dalam diharapkan dapat terus dikembangkan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekebun," tambah Yephi.
Setelah pendataan rampung, Pemkab Kotim diharapkan punya gambaran lengkap soal potensi kelapa dalam di daerah. Hasilnya akan menjadi salah satu dasar merumuskan kebijakan pengembangan komoditas tersebut.
Arah kebijakannya jelas: sektor perkebunan tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga memberi manfaat ekonomi lebih besar bagi para pekebun di Kotim.