KALIMANTAN TENGAH — "Mudah-mudahan 20 Oktober, dua tahun pemerintahan Pak Prabowo, isu-isu mengenai BGN ini bisa kita handle dengan baik, bisa kita selesaikan dengan baik," ujar Zulhas di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (26/8).
Kepala BGN Sudaryono mengungkapkan saat ini terdapat 27.485 dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi. Seluruh dapur tersebut tengah disisir untuk memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat, baik di sekolah maupun posyandu.
Dari jumlah itu, sebanyak 463 dapur terpaksa di-suspend sementara selama 10 hari. Langkah ini diambil karena dapur-dapur tersebut belum melengkapi data yang dibutuhkan, seperti informasi detail mengenai lokasi dan jangkauan pengiriman. Data yang masuk nantinya akan dikonfirmasi ulang ke sekolah-sekolah untuk memastikan mereka benar-benar menerima pasokan dari SPPG tersebut.
Setelah pembenahan data rampung, BGN akan memfokuskan diri pada pengaktifan dapur di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Sudaryono menyebutkan wilayah seperti Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, dan NTB menjadi prioritas utama yang dijadwalkan mulai beroperasi pada September ini.
"3T insyaallah di September ini kita prioritaskan untuk diaktivasi. Di Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB, daerah-daerah yang memang tertinggal, terdepan, dan terluar ini menjadi prioritas," kata Sudaryono. Seluruh SPPG yang baru diaktivasi nantinya akan diatur melalui peraturan badan baru agar pelaksanaannya sesuai dengan hukum yang berlaku.
Dalam upaya meningkatkan kualitas, BGN tengah menjajaki kerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Teknologi yang diuji adalah sensor uap yang mampu mendeteksi kualitas sebuah hidangan MBG melalui analisis kimia pada uap makanan.
"Itu sensor uap. Jadi uapnya itu kemudian di-catch kimianya, kemudian dianalisis. Itu satu inovasi yang baik. Aku tantang ke beliau-beliau yang penemu itu kita inginnya makin cepat makin bagus (diimplementasikannya)," ujar Sudaryono.
Meski menjanjikan, BGN masih mengkaji lokasi penempatan alat tersebut, apakah di SPPG atau di sekolah penerima. Pihaknya juga masih memeriksa ketersediaan anggaran untuk implementasi teknologi ini. Sudaryono menegaskan BGN terbuka terhadap inovasi dari pihak manapun untuk mengoptimalkan program MBG.
Zulhas mengakui pemerintah telah menyelesaikan sejumlah target di bidang pangan selama 22 bulan terakhir, seperti swasembada beras dan jagung pakan. Namun, program MBG masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas.
"Kita baru 22 bulan ada yang berhasil seperti beras dan jagung. Alhamdulillah setahun beres. Ada juga yang belum berhasil, yaitu MBG. Sekarang sudah manajemen baru, kami yakini sebelum 20 Oktober kita akan selesaikan," pungkasnya.