SAMPIT — Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) memastikan penambahan kuota LPG 3 kilogram bersubsidi akan segera direalisasikan. Sebanyak 9.000 tabung gas melon tambahan dijadwalkan mulai didistribusikan pada Oktober 2026, menyasar enam kecamatan yang selama ini belum mendapatkan program konversi minyak tanah ke LPG.
Pelaksana Tugas Kepala Diskopukmperindag Kotim, Muslih, menyampaikan bahwa mekanisme penyaluran masih dibahas bersama Bagian Perekonomian. "Jadi kita itu kemarin ada penambahan 9.000 untuk beberapa kecamatan di wilayah utara yang memang belum konversi dari minyak tanah ke gas. Untuk pelaksanaannya insyaallah di bulan Oktober," ujarnya, Rabu (26/8/2026).
Tambahan pasokan ini diprioritaskan untuk wilayah yang selama ini kesulitan mengakses LPG bersubsidi. Keenam kecamatan tersebut meliputi Kota Besi, Telawang, Mentaya Hulu, Bukit Santuai, Telaga Antang, dan Antang Kalang.
Selama ini, wilayah-wilayah itu belum terjangkau program konversi minyak tanah ke LPG. Akibatnya, ketersediaan gas bersubsidi di kawasan utara Kotim belum merata jika dibandingkan dengan kecamatan lain yang lebih dulu menikmati program tersebut.
Pemerintah daerah berharap penambahan 9.000 tabung ini mampu membuat harga LPG 3 kilogram lebih seragam di seluruh 17 kecamatan. Pasalnya, hasil pemantauan di lapangan menunjukkan harga gas melon masih bervariasi antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.
"Harapan kita dengan tambahan sebaran 9.000 tabung gas elpiji tersebut, harga gas ini akan merata di 17 kecamatan di wilayah Kabupaten Kotim," kata Muslih.
Variasi harga ini dinilai menjadi keluhan utama masyarakat. Di sejumlah kecamatan dan desa, harga jual LPG 3 kilogram masih ditemukan berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
Muslih mengakui, pengawasan di lapangan masih menemukan praktik penjualan yang tidak sesuai ketentuan. "Sampai sekarang ini memang harga elpiji ini bervariasi di wilayah masing-masing kecamatan dan desa. Ada yang memang masih bisa kita pantau sesuai dengan harga yang dipersyaratkan, tapi memang ada juga yang tinggi," jelasnya.
Pemkab Kotim memastikan pengawasan terhadap peredaran LPG bersubsidi akan terus berjalan. Fokus pemantauan tidak hanya pada harga jual, tetapi juga kesesuaian berat isi tabung dengan ketentuan yang berlaku.
"Kita akan selalu melakukan pemantauan berkaitan dengan harga yang memang untuk komoditi yang ada subsidi negara," tegas Muslih.
Langkah ini diambil agar bantuan subsidi energi dari negara benar-benar tepat sasaran dan dinikmati masyarakat yang berhak. Dengan adanya tambahan pasokan dan pengawasan yang ketat, pemerintah optimistis kesenjangan distribusi LPG 3 kilogram di Kotim dapat dikurangi secara signifikan.