NANGA BULIK — Pemerintah Kabupaten Lamandau berjanji menindaklanjuti seluruh catatan strategis dari DPRD dalam pengelolaan anggaran tahun depan. Wakil Bupati Abdul Hamid menyebut sinergi eksekutif-legislatif menjadi kunci akselerasi pembangunan daerah.
Menanggapi pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD, Wabup memaparkan empat fokus utama yang akan digenjot. Pertama, optimalisasi PAD melalui perbaikan tata kelola dan perluasan basis penerimaan daerah. Kedua, penguatan UMKM yang dinilai sebagai tulang punggung ekonomi warga Lamandau.
"Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh fraksi di DPRD yang telah memberikan saran, masukan, serta catatan konstruktif terhadap Raperda LPJ APBD 2025," ujar Abdul Hamid dalam sambutannya di Gedung DPRD setempat.
Ketiga, pembangunan infrastruktur fisik tetap berlanjut untuk memperlancar distribusi logistik dan mobilitas warga. Keempat, program sosial seperti percepatan penurunan angka stunting dan penanganan kemiskinan ekstrem masuk dalam daftar prioritas.
Wabup menegaskan bahwa setiap rupiah dalam APBD 2025 harus akuntabel dan berdampak nyata. Pemerintah daerah tidak hanya mengejar serapan anggaran, tetapi juga memastikan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat di 10 kecamatan.
“Pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk terus mengoptimalkan PAD dan meningkatkan efektivitas program pembangunan yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Kami juga akan memperkuat akuntabilitas pengelolaan anggaran, serta mendorong pemberdayaan UMKM sebagai motor penggerak ekonomi daerah,” urainya.
Rapat paripurna yang digelar di Nanga Bulik itu merupakan bagian dari pembahasan Raperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Abdul Hamid meyakini bahwa masukan dari legislatif akan menyempurnakan kualitas tata kelola pemerintahan ke depan.
“Sinergi dan kerja sama yang solid antara eksekutif dan legislatif adalah kunci utama dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan, demi kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Lamandau,” pungkasnya.