PALANGKA RAYA — Gubernur Kalimantan Tengah, H. Sugianto Sabran, kembali melakukan perombakan besar-besaran di jajaran pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalteng. Rotasi dan mutasi ini melibatkan tujuh pejabat yang resmi menduduki posisi baru setelah mengikuti proses serah terima jabatan di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, pada Senin lalu. Langkah ini merupakan bagian dari penyegaran organisasi dan upaya optimalisasi kinerja birokrasi di provinsi berjuluk Bumi Tambun Bungai tersebut.
Pelantikan dan serah terima jabatan ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, H. Nuryakin. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya loyalitas dan dedikasi para pejabat yang baru dilantik untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
Beberapa posisi strategis yang mengalami pergantian antara lain di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pendidikan, serta Badan Kepegawaian Daerah. Proses rotasi ini disebut sebagai agenda rutin untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Kalteng.
Kebijakan perombakan pejabat pimpinan tinggi pratama ini bukanlah yang pertama kali dilakukan Gubernur Sugianto Sabran. Sejak periode kedua kepemimpinannya, sejumlah rotasi telah dilakukan untuk menempatkan figur-figur yang dianggap cakap di bidangnya. Sekda Nuryakin menyebut bahwa mutasi adalah hal yang lumrah dalam birokrasi untuk memberikan penyegaran dan meningkatkan semangat kerja.
"Mutasi ini adalah bagian dari proses pembinaan karier ASN dan penyegaran organisasi. Kami berharap para pejabat yang baru dapat segera beradaptasi dan memberikan kontribusi maksimal," ujar Nuryakin saat memimpin acara serah terima jabatan.
Para pejabat yang dilantik diingatkan untuk segera menyusun program kerja prioritas yang selaras dengan visi misi Gubernur Kalteng. Salah satu fokus utama yang ditekankan adalah percepatan pembangunan infrastruktur daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik. "Jangan ada masa transisi yang lama. Masyarakat menunggu hasil kerja nyata," tegas Sekda.
Dengan perombakan ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap dapat menjawab berbagai tantangan pembangunan, termasuk isu konektivitas antarwilayah dan peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) yang masih menjadi pekerjaan rumah di provinsi ini.