PALANGKA RAYA — Komisi III DPRD Kalimantan Tengah menilai pembentukan SPPG khusus wilayah 3T menjadi kunci agar Program Makan Bergizi Gratis tidak berhenti di kawasan perkotaan. Sugiyarto menegaskan, pihaknya mendorong realisasi cepat begitu BGN menetapkan 3T sebagai prioritas.
"Kalau memang 3T yang diprioritaskan oleh BGN, tentu kita dorong supaya segera dilakukan realisasi," tegas Sugiyarto.
Sugiyarto menerangkan, kapasitas operasional SPPG di kawasan 3T tidak bisa disamakan dengan dapur di wilayah perkotaan. Penyesuaian dilakukan mengikuti kondisi demografi dan kendala geografis setempat.
Di perkotaan, SPPG dibangun besar dengan dapur utama kompleks dan mampu melayani lebih dari 2.000 penerima manfaat. Untuk wilayah 3T, bangunannya lebih kecil dan modular, dengan cakupan hanya 1-3 desa terdekat dan jumlah penerima di bawah 1.000 orang.
"Kalau di daerah 3T itu berbeda. Bangunannya lebih kecil, tetapi fungsinya sama, yakni melayani sekolah-sekolah yang ada di wilayah terpencil," jelasnya.
Bentang alam Kalimantan Tengah yang luas membuat jarak antarpermukiman di pedalaman berjauhan. Memaksa satu dapur besar melayani wilayah terlalu luas berisiko menurunkan mutu makanan sebelum sampai ke siswa.
DPRD Kalteng menilai skema dapur berskala kecil yang tersebar lebih tepat untuk menjaga standar keamanan pangan. Waktu tempuh singkat memastikan makanan disajikan tepat waktu, tidak menginap lama di jalan, dan nutrisinya tidak menyusut akibat pengiriman panjang.
"Kalau di daerah terpencil untuk memenuhi seribu penerima manfaat itu sulit karena jaraknya jauh-jauh. Nanti kalau dipaksakan, makanan sampai ke lokasi bisa sudah tidak layak dan berisiko menimbulkan masalah," pungkas Sugiyarto.
Dengan model pelayanan yang mengikuti kondisi riil lapangan, keberadaan SPPG 3T diharapkan mewujudkan pemerataan pemenuhan gizi anak bangsa hingga ke pelosok Kalimantan Tengah.