DPRD Kalteng Usul Sekolah Kosong Jadi Lokasi Program Sekolah Rakyat

Penulis: Kurniadi Setiawan  •  Selasa, 05 Mei 2026 | 15:26:04 WIB
Ketua Komisi III DPRD Kalteng dorong pemanfaatan sekolah kosong untuk program Sekolah Rakyat.

PALANGKA RAYA — Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Sugiyarto, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam memperluas akses layanan Sekolah Rakyat. Ia menyarankan agar sumber daya yang ada dioptimalkan untuk memastikan program berjalan efektif.

Salah satu langkah konkret yang diusulkan adalah melakukan revitalisasi terhadap bangunan sekolah yang sudah tidak lagi digunakan. Sugiyarto menilai banyak aset gedung milik pemerintah yang terbengkalai karena kekurangan murid atau faktor lainnya.

“Mungkin misalkan ada sekolah milik pemerintah provinsi di daerah yang tidak terpakai, karena tidak ada muridnya, ini bisa dimanfaatkan,” ujar Sugiyarto di Palangka Raya, Selasa (5/5/2026).

Efisiensi Anggaran Tanpa Pembangunan Gedung Baru

Sugiyarto menjelaskan bahwa penyelenggaraan Sekolah Rakyat tidak harus selalu dimulai dengan proyek fisik gedung baru. Pendekatan ini dianggap jauh lebih tepat guna, terutama dalam menjaga agar alokasi anggaran daerah maupun pusat menyasar kebutuhan yang lebih mendesak.

Pemanfaatan bangunan lama yang direnovasi dapat memangkas waktu persiapan infrastruktur. Menurutnya, aset yang sudah ada, baik milik provinsi maupun kabupaten/kota, dapat segera diusulkan ke pemerintah pusat untuk mendapatkan dukungan operasional.

“Melalui penganggaran pemerintah pusat, tidak harus membangun dari nol. Artinya, bangunan yang sudah ada dan tidak dimanfaatkan bisa menjadi bahan usulan ke pemerintah,” katanya.

Sinergi Pemerintah Daerah Jadi Kunci Percepatan

DPRD Kalteng terus mendorong pemerintah daerah agar lebih proaktif dalam menyiapkan data aset dan kebutuhan pendukung program pendidikan. Selain bangunan, kesiapan lahan di daerah juga menjadi variabel penting yang harus segera dipetakan oleh pemerintah kabupaten dan kota.

Sinergi lintas level pemerintahan ini dipandang sebagai kunci utama untuk mempercepat pembentukan Sekolah Rakyat di pelosok Kalimantan Tengah. Tanpa kolaborasi yang kuat, potensi bangunan kosong hanya akan menjadi beban perawatan tanpa memberikan manfaat sosial.

Legislator dari partai berlambang banteng ini berharap pemerintah daerah segera menginventarisir gedung-gedung sekolah yang idle. Dengan data yang akurat, pemerataan akses pendidikan melalui program Sekolah Rakyat diharapkan bisa segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

Reporter: Kurniadi Setiawan
Back to top