Palangka Raya — Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah resmi memulai penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) terkait penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit. Langkah ini bertujuan memastikan dana yang digelontorkan dapat berdampak langsung pada penguatan industri kelapa sawit di wilayah. Kepala Disbun Kalteng H. Rizky R. Badjuri mengikuti rapat koordinasi daring untuk membahas sinkronisasi program strategis tersebut pada Sabtu (2/5/2026).
Program penyusunan RKT ini menekankan pentingnya keselarasan antara arahan pusat dan realitas kebutuhan di lapangan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen memastikan setiap rupiah DBH Sawit yang masuk dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sektor perkebunan.
Pemanfaatan DBH Sawit difokuskan pada dua pilar utama: penguatan infrastruktur perkebunan dan penguatan ekonomi kerakyatan. Selain aspek fisik seperti pembangunan fasilitas penunjang, program ini juga menyentuh aspek non-fisik berupa pemberdayaan dan sertifikasi perkebunan yang ramah lingkungan.
"Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berkomitmen memastikan tata kelola industri kelapa sawit berjalan optimal dan berkelanjutan," kata Rizky Badjuri. Komitmen ini sejalan dengan upaya meningkatkan daya saing produk sawit Kalteng di pasar global yang semakin kompetitif.
Pemberdayaan dan sertifikasi perkebunan ramah lingkungan bukan hanya isu regulasi, melainkan kebutuhan strategis. Pasar global semakin selektif terhadap produk sawit yang memenuh standar keberlanjutan lingkungan. Program ini diharapkan dapat membuka akses pasar premium bagi petani Kalteng.
Sinkronisasi intens antara Dinas Perkebunan dengan stakeholder lain bertujuan mengidentifikasi kebutuhan riil pekebun swadaya. Dari sana dapat dirancang program DBH Sawit yang benar-benar menyentuh permasalahan di lapangan.
Pemerintah daerah berharap pemanfaatan DBH Sawit tahun ini menjadi stimulus nyata bagi pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah. Sektor perkebunan kelapa sawit tetap menjadi pilar ekonomi daerah yang perlu terus dikembangkan untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan petani kebun.
Koordinasi yang dijalankan Disbun Kalteng mencerminkan komitmen pemerintah untuk menghindari alokasi dana yang keliru sasaran. Dengan program yang terukur dan terstruktur, harapannya setiap pekebun swadaya dapat merasakan manfaat langsung dari pemanfaatan DBH Sawit.