PALANGKA RAYA — Direktur Eksekutif Walhi Kalteng Janang Firman Panangkulai menyatakan persoalan karhutla di provinsi itu bukan lagi soal kebakaran tunggal, melainkan kegagalan sistemik yang berulang sejak era Orde Baru. Kebakaran besar tercatat terjadi pada 2015, 2019, 2023, dan kembali muncul pada 2026.
Menurut Janang, pola pengulangan itu menunjukkan ada persoalan mendasar yang belum diselesaikan pemerintah, terutama pada aspek pencegahan, kesiapsiagaan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan. Ia merujuk data BPBD Kalteng yang mencatat 4.512 kejadian karhutla dengan total area terbakar 14.989,41 hektare selama periode 1 Januari–29 September 2026.
ISPU Palangka Raya Tembus 4.055, Kasus ISPA Capai 91.000
Dampak karhutla terlihat pada kualitas udara Kota Palangka Raya. Janang menyebut Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di kota itu sempat menembus angka 4055, level yang menurutnya dapat menimbulkan risiko kesehatan serius bagi populasi dan membutuhkan penanganan cepat.
Sejalan dengan itu, kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di Kalteng dilaporkan mencapai 91.000 kasus hingga September 2026. Angka itu menjadi perhatian karena paparan asap memperburuk kondisi kelompok rentan, mulai dari anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, hingga warga dengan penyakit penyerta.
"Besarnya jumlah kasus tersebut menjadi perhatian serius, mengingat paparan asap karhutla dapat memperburuk kondisi kesehatan, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta masyarakat yang memiliki penyakit penyerta," kata Janang.
Walhi Dorong Peringatan Dini, Bukan Hanya Respons Kebakaran
Manager Advokasi, Kampanye, dan Kajian Walhi Kalteng Agung Sesa menilai pemerintah daerah terlalu berfokus pada respons setelah kebakaran terjadi. Menurutnya, sistem peringatan dini, mitigasi bencana, dan langkah pencegahan harus berjalan terencana, terukur, dan efektif.
"Dalam situasi krisis ekologis akibat karhutla, tanggung jawab pemerintah tidak cukup diwujudkan melalui respons setelah kebakaran terjadi, tetapi harus mencakup upaya pencegahan, perlindungan masyarakat dari dampak kabut asap, serta penanganan akar persoalan yang memungkinkan kebakaran terus berulang," kata Agung.
Agung menyebut sudah saatnya Pemprov Kalteng mengakui ketidakmampuan dan kegagalan dalam pencegahan serta penanganan karhutla. Walhi mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan implementasinya, disertai perubahan nyata dalam tata kelola lingkungan hidup.
Pernyataan Gubernur soal Karhutla Disorot
Walhi Kalteng juga mengkritisi pernyataan Gubernur Kalteng Agustiar Sabran yang menyebut "bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi" dalam pembahasan karhutla. Pernyataan itu viral di media sosial dan dinilai tidak selaras dengan seriusnya krisis ekologis yang dihadapi warga.
"Terlepas dari maksudnya sebagai candaan atau lelucon, pernyataan tersebut tetap tidak etis dan tidak pantas disampaikan, terlebih di tengah situasi darurat yang membutuhkan empati, kepekaan, dan tanggung jawab seorang pemimpin," kata Janang.
Ia menegaskan karhutla bukan persoalan yang bisa disederhanakan menjadi ajakan bersatu atau persoalan perilaku manusia semata. Menurutnya, ada akar struktural dalam tata kelola ruang, ekspansi industri ekstraktif, penguasaan lahan, dan model pembangunan yang menempatkan keuntungan di atas keselamatan ekologis.
Warga yang seharusnya dilindungi kebijakan pemerintah, kata Janang, justru dipaksa beradaptasi bertahan hidup di tengah kabut asap. Relawan dan petugas pemadam kebakaran pun disebut harus mempertaruhkan keselamatan di lapangan.
