MUARA TEWEH — Hasrat menilai entry meeting bersama BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah bukan sekadar agenda administratif. Forum itu, katanya, menjadi ruang untuk mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan, terutama yang menyasar penanggulangan kemiskinan, agar kebijakan dan belanja daerah berdampak langsung ke masyarakat.
Politikus DPRD Barito Utara itu menegaskan penurunan angka kemiskinan tidak bisa dibebankan ke satu perangkat daerah. Perlu kerja bersama mulai dari perencanaan program, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, hingga evaluasi hasil pembangunan.
Penanggulangan Kemiskinan Harus Jadi Perhatian Bersama
Hasrat menyoroti pentingnya program yang benar-benar menyentuh kebutuhan warga, khususnya keluarga yang butuh dukungan untuk menaikkan taraf hidup. Menurutnya, keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah kegiatan atau besarnya anggaran yang sudah direalisasikan.
Yang lebih penting, lanjut dia, adalah perubahan nyata yang dirasakan masyarakat. Indikatornya bisa berupa meningkatnya pendapatan keluarga, terbukanya kesempatan kerja, serta membaiknya akses terhadap pendidikan, kesehatan, air bersih, dan infrastruktur dasar.
Data Akurat Jadi Kunci Penentuan Penerima Manfaat
Anggota DPRD Barito Utara itu menekankan penggunaan data yang akurat dan terverifikasi sebagai dasar menentukan penerima manfaat serta menyusun program prioritas. Dengan data yang tepat, pemerintah bisa mengidentifikasi kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan.
Menurut Hasrat, evaluasi yang melibatkan BPKP menjadi kesempatan bagi perangkat daerah untuk mengidentifikasi kendala pelaksanaan program. Temuan dari forum itu bisa dipakai memperbaiki kekurangan sekaligus meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan anggaran.
Indikator Keberhasilan Harus Jelas dan Terukur
Hasrat mendorong setiap program penanggulangan kemiskinan disertai indikator keberhasilan yang jelas dan bisa diukur. Dengan begitu, perkembangan program dapat dipantau berkala dan hasilnya menjadi dasar menentukan langkah perbaikan.
Ia juga berharap setiap perangkat daerah menyelaraskan program sesuai tugas dan kewenangannya. Tujuannya agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan, sementara kebutuhan masyarakat yang belum tertangani tetap masuk dalam perencanaan pembangunan berikutnya.
Sinergi Pemkab Barito Utara dan BPKP
Hasrat berharap sinergi Pemerintah Kabupaten Barito Utara dengan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah memperkuat tata kelola pemerintahan. Kolaborasi itu dinilai bisa mendorong pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan.
Dengan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan, upaya meningkatkan kesejahteraan dan memperluas pemerataan pembangunan di Kabupaten Barito Utara diharapkan berjalan lebih optimal.
