PALANGKA RAYA — Massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Kalteng menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Kamis (15/10/2026). Mereka menuntut perlindungan kesehatan masyarakat hingga transparansi anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dinilai kian parah.
Dalam aksi tersebut, massa menyoroti dampak kabut asap yang tidak hanya diukur dari jumlah korban jiwa. Paparan asap jangka panjang dinilai berisiko mengganggu kesehatan warga, sementara aktivitas pendidikan anak-anak turut terdampak.
Koordinator Presidium Rakyat Kalimantan Sejahtera sekaligus peserta Aliansi Rakyat Kalteng, Cornelis, menegaskan masyarakat Kalteng memiliki hak yang sama untuk mendapatkan udara bersih dan menjalani aktivitas tanpa ancaman kabut asap.
Ia juga menyoroti perhatian pemerintah pusat yang dinilainya belum sebanding dengan persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah tersebut.
"Jangan hanya sumber daya alam kami yang dikeruk, sementara masyarakatnya dibiarkan menghadapi persoalan sendiri. Kami memiliki hak yang sama sebagai warga negara Indonesia," katanya di sela aksi.
Cornelis menilai penetapan status bencana nasional tidak seharusnya menunggu jatuhnya korban jiwa. Menurut dia, masyarakat yang terus-menerus menghirup asap bisa mengalami gangguan kesehatan dengan dampak yang baru terasa berbulan-bulan atau bertahun-tahun kemudian.
"Menurut saya, keliru jika penetapan bencana nasional harus menunggu adanya korban jiwa," ujarnya.
Dampak kabut asap juga dirasakan pelaku usaha. Aktivitas masyarakat yang berkurang menekan pendapatan pedagang dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah terdampak.
Aliansi Rakyat Kalteng mengkritik pola penanganan karhutla yang dinilai terlalu bertumpu pada arahan pemerintah pusat. Kunjungan pejabat pusat, menurut Cornelis, perlu diikuti tindakan nyata, termasuk evaluasi bantuan peralatan pemadam kebakaran.
Ia menyebut kendaraan pemadam dengan ukuran dan bobot tertentu memiliki keterbatasan untuk menjangkau titik api yang berada jauh di dalam lahan.
"Yang kami butuhkan adalah perhatian serius, penanganan yang tepat, serta dukungan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kondisi wilayah," kata Cornelis.
Massa juga meminta pemerintah pusat melibatkan kepala daerah yang memahami karakteristik wilayah masing-masing dan memberikan dukungan anggaran yang memadai.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah pusat dan daerah:
Cornelis menekankan pemerintah pusat dan daerah harus bekerja bersama agar tidak terjadi saling lempar tanggung jawab ketika masyarakat membutuhkan penanganan segera.
"Kami masih mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Justru karena kecintaan itulah, kami menyampaikan tuntutan ini agar Kalimantan Tengah mendapatkan perhatian yang layak dan masyarakatnya dapat hidup dengan aman, sehat, serta sejahtera. Mudah-mudahan Presiden Prabowo Subianto mendengar suara masyarakat Kalimantan Tengah," pungkasnya.