SAMPIT — Rakhmad Jimmy dan Burhanurrahman, dua tokoh yang menamai diri mereka Aliansi Pemuda Kalimantan Peduli Kemanusiaan, menyayangkan batalnya agenda peninjauan Menhut Raja Juli Antoni ke lokasi karhutla di Sampit. Menurut mereka, kunjungan itu semestinya menjadi momentum bagi pemerintah pusat untuk melihat langsung kondisi masyarakat terdampak, sekaligus membahas langkah penanganan bersama pemerintah daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Kekecewaan yang disampaikan bukan semata soal batalnya kedatangan pejabat negara. Masyarakat, kata mereka, membutuhkan perhatian dan tindakan nyata di tengah persoalan asap, ancaman kesehatan, krisis air bersih, serta dampak ekonomi yang ditimbulkan karhutla.
Aliansi menilai persoalan karhutla tidak boleh dipandang sebagai masalah rutin tahunan yang cukup ditangani dengan pemadaman dan imbauan. Dampaknya telah menyentuh kebutuhan dasar masyarakat sehingga memerlukan keterlibatan serius pemerintah pusat hingga daerah.
Keduanya mendesak pemerintah pusat mempertimbangkan penetapan status bencana nasional. Dasar pertimbangannya mencakup skala dampak, kemampuan penanganan daerah, serta ketentuan yang berlaku.
"Jangan biarkan daerah bekerja sendiri menghadapi persoalan sebesar ini. Ketika kemampuan daerah sudah tidak mencukupi, pemerintah pusat harus hadir dengan dukungan sumber daya, anggaran, personel, dan langkah penanganan yang terkoordinasi. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas," tegas mereka.
Selain penanganan kebakaran dan kabut asap, Aliansi menyoroti pentingnya penyediaan air bersih bagi masyarakat terdampak. Perlindungan kesehatan, pemulihan ekonomi warga, serta rehabilitasi lahan yang terbakar juga masuk dalam daftar tuntutan mereka.
Mereka mengingatkan penanganan karhutla tidak boleh berhenti ketika api berhasil dipadamkan. Pemulihan kehidupan masyarakat dan lingkungan harus menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah.
"Persoalan ini bukan hanya tentang api dan asap, tetapi juga tentang hak masyarakat untuk hidup sehat, memperoleh air bersih, mempertahankan penghidupan, dan mendapatkan lingkungan yang layak. Kami meminta perhatian serius dari pemerintah pusat sampai daerah, bukan sekadar respons sesaat ketika bencana menjadi sorotan," pungkas mereka.
Aliansi menegaskan, batalnya kunjungan Menhut menjadi pukulan tersendiri bagi warga yang menunggu kepastian penanganan. Mereka berharap pemerintah pusat tidak hanya menerima laporan dari daerah, tetapi juga memastikan kondisi lapangan menjadi dasar pengambilan kebijakan.
"Kami kecewa karena di tengah kondisi masyarakat yang membutuhkan perhatian serius, agenda peninjauan ini justru batal. Kami berharap pemerintah pusat tidak hanya menerima laporan dari daerah, tetapi juga memastikan kondisi di lapangan menjadi dasar pengambilan kebijakan dan tindakan nyata," tegas Rakhmad Jimmy dan Burhanurrahman.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Kementerian Kehutanan maupun Pemkab Kotawaringin Timur soal alasan pembatalan kunjungan tersebut.