KALIMANTAN TENGAH — PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) menargetkan kapasitas pembangkit panas bumi yang dioperasikan sendiri menembus 1 gigawatt pada 2028, di tengah pemanfaatan potensi nasional yang baru sekitar 11,6 persen. Kesenjangan antara cadangan 24 GW dan kapasitas terpasang 2.776 MW menjadi sorotan pada momentum satu abad panas bumi Indonesia. Bagi pelanggan listrik, penambahan kapasitas ini menentukan seberapa cepat pembangkit batu bara bisa digantikan sumber energi domestik.
Jakarta — Potensi panas bumi Indonesia tersebar di 368 lokasi dengan total sekitar 24 gigawatt, berdasarkan paparan Badan Geologi Kementerian ESDM pada Agustus 2026. Sementara kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) baru 2.776 megawatt menurut data Ditjen EBTKE Kementerian ESDM. Artinya, sekitar 88 persen potensi masih menganggur di bawah tanah.
Pakar ekonomi energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, menilai angka itu menunjukkan pekerjaan rumah yang belum selesai. Menurut dia, pengembangan energi baru terbarukan (EBT) bukan pilihan tambahan, melainkan keharusan yang harus dijalankan dengan prioritas jelas.
"Potensi panas bumi kita masih cukup besar, tetapi belum dieksplorasi secara optimal. Ini tantangan," kata Fahmy, dikutip dari ANTARA.
Peta Jalan PGEO hingga 2034
Emiten PT Pertamina Geothermal Energy Tbk memegang porsi terbesar dalam pemanfaatan panas bumi nasional. Perusahaan ini mengelola 15 wilayah kerja panas bumi dengan total kapasitas terpasang 1.932 MW. Rinciannya, 727 MW dioperasikan sendiri dan 1.205 MW lewat kontrak operasi bersama, atau setara sekitar 70 persen kapasitas panas bumi nasional.
Target pertumbuhan sudah dipasang. PGEO mengejar kapasitas yang dioperasikan sendiri menjadi 1 GW pada 2028, lalu 1,8 GW pada 2034. Arah ini mengikuti Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025-2034, yang merencanakan tambahan kapasitas pembangkit 69,5 GW.
Dari angka tersebut, 42,6 GW berasal dari pembangkit berbasis EBT. Panas bumi ditargetkan menyumbang tambahan kapasitas 5,2 GW di dalamnya. Pencapaian target itu menuntut investasi jangka panjang, terutama untuk eksplorasi dan pengeboran sumur baru.
Jejak Seabad dari Kamojang
Sejarah panas bumi Indonesia bermula di kawah Kamojang, Jawa Barat, pada 1926. Sumur KMJ-3 saat itu menghasilkan uap kering secara konsisten dan menjadi tonggak awal industri panas bumi nasional. Lokasi yang sama masih dioperasikan PGEO hingga kini.
Seratus tahun berselang, Kamojang menjadi pengingat bahwa sumber daya ini sudah terbukti, bukan sekadar potensi di atas kertas. Fahmy menilai peringatan satu abad panas bumi semestinya mendorong pemerintah menarik lebih banyak investor masuk ke tahap eksplorasi, bagian paling berisiko dan paling mahal dalam rantai bisnis panas bumi.
Mengapa Eksplorasi Masih Tersendat
Fahmy menilai pengembangan EBT secara umum sudah berjalan, tetapi arah kebijakannya perlu dipertegas. Indonesia punya sumber daya beragam dan berlimpah, sehingga tanpa prioritas yang tegas, alokasi investasi bisa tersebar tanpa hasil signifikan.
"Keputusannya, prioritasnya adalah EBT," ujarnya.
Dari sisi pasar, listrik panas bumi dinilai kompetitif sebagai pengganti pembangkit berbahan bakar batu bara, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri. Namun Fahmy mengingatkan bahwa swasembada energi tidak cukup dicapai dengan menambah ragam sumber energi. Diperlukan keberanian menetapkan prioritas berdasarkan potensi domestik yang riil.
"Pengembangan EBT merupakan satu keharusan yang harus segera dilakukan secara terus-menerus," kata Fahmy.
Sinergi pemerintah, perusahaan energi nasional, dan investor menjadi penentu apakah 88 persen potensi yang belum tergarap bisa dikonversi menjadi kapasitas nyata pada abad kedua panas bumi Indonesia. Bagi PGEO, tenggat terdekat adalah 2028, ketika kapasitas yang dioperasikan sendiri ditargetkan menyentuh 1 GW.
