JAKARTA — Karakter lahan rawa di Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional Wanam, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, membuat Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tak hanya fokus membangun irigasi, tapi juga infrastruktur pengendalian banjir agar kawasan pertanian tidak tergenang saat curah hujan tinggi.
Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan seluruh pembangunan di kawasan itu merupakan bagian dari dukungan terhadap program ketahanan pangan Presiden Prabowo Subianto, dengan penekanan bahwa infrastruktur harus benar-benar menurunkan biaya produksi petani.
"Tidak boleh ada tambahan cost lagi bagi petani. Cost para petani harus serendah-rendahnya. Keuntungan para petani harus setinggi-tingginya. Sehingga kehidupan petani makin hari makin layak, makin bagus," kata Dody dalam keterangannya.
Progres pengendalian banjir Paket I di kawasan tersebut sudah mencapai 39,02 persen, sedangkan Paket II 36,65 persen. Infrastruktur ini melengkapi pembangunan saluran irigasi primer yang hingga Juli 2026 sudah mencapai 44 kilometer dari target 135,4 kilometer (32,5 persen), serta saluran sekunder sepanjang 16,31 kilometer dari rencana 61,6 kilometer (26,5 persen).
Di lahan percontohan pertanian seluas 1.200 hektare, jaringan irigasinya sudah mencapai 88 persen, dengan realisasi 20,45 kilometer dari kebutuhan 24,2 kilometer. Pengelolaan air di kawasan rawa seperti Wanam tidak hanya soal memasok air saat musim kering, tapi juga mengendalikan kelebihan air ketika curah hujan meningkat.
Dari sisi konektivitas, Direktorat Jenderal Bina Marga membangun Jalan KSPP Wanam–Muting untuk memperlancar distribusi pupuk, benih, alat pertanian, dan hasil panen sekaligus menekan biaya logistik. Segmen I jalan ini sudah mencapai kemajuan 3,59 persen, melampaui target 1,30 persen, dengan 58 kilometer sudah bisa dilalui kendaraan, sementara Segmen II sudah 10,06 persen dari target 80 kilometer dengan 50 kilometer trase terbuka.
Proyek Wanam merupakan bagian dari Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional, dan diproyeksikan menjadi salah satu sentra pangan baru di Indonesia timur. Kementerian PU perlu memastikan pembangunan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan dan hak masyarakat adat, mengingat pengembangan pangan skala luas di Merauke sebelumnya sempat menghadapi persoalan tata air dan konflik penguasaan lahan.
Secara nasional, Kementerian PU mendorong agar pembangunan bendungan selalu disertai penyelesaian jaringan irigasi hingga ke sawah petani. Pemerintah menargetkan 15 bendungan tuntas sebelum 2029, yang diproyeksikan menaikkan luas layanan irigasi dari 184.515 hektare menjadi 263.055 hektare dan produksi pertanian nasional dari 1,4 juta ton menjadi 2,34 juta ton per tahun.
BPS mencatat produksi padi nasional 2025 mencapai 60,21 juta ton gabah kering giling, naik 13,29 persen dibanding tahun sebelumnya.
