KUALA KAPUAS — Pemerintah Kabupaten Kapuas terus mendorong percepatan pelaksanaan Reforma Agraria sebagai agenda strategis nasional. Langkah ini diambil untuk menata struktur penguasaan dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan bagi masyarakat.
Mengapa Reforma Agraria Mendesak di Kapuas?
Kabupaten Kapuas memiliki potensi sumber daya alam yang besar, namun masih menghadapi tantangan dalam pemerataan akses terhadap lahan. Bupati Kapuas, Muhammad Wiyatno, menyatakan bahwa Reforma Agraria menjadi kunci untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah dan menyelesaikan potensi sengketa agraria.
"Reforma Agraria merupakan agenda strategis nasional yang bertujuan menata kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara lebih berkeadilan," ujar Wiyatno saat memimpin rapat koordinasi GTRA di Kuala Kapuas, Selasa.
Fokus Utama: Kejelasan Objek Tanah dan Sinergi Lintas Sektor
Rapat koordinasi yang melibatkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta berbagai instansi daerah ini membahas beberapa poin krusial. Salah satu target utama adalah menghasilkan kesepahaman mengenai penetapan objek Reforma Agraria di Kabupaten Kapuas.
Wiyatno berharap kejelasan objek ini tidak lagi menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan kawasan hutan. Ia menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor merupakan kunci utama keberhasilan program yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 ini.
"Kita ingin memastikan seluruh pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama, komitmen yang kuat, serta langkah yang terarah dalam menjalankan tugas-tugas Reforma Agraria," tegasnya.
Dampak ke Depan: Distribusi Tanah hingga Pemberdayaan Masyarakat
Pelaksanaan Reforma Agraria tidak hanya menyangkut aspek pertanahan, tetapi juga berkaitan erat dengan pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Program ini bertujuan membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, memperkuat ketahanan pangan, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber-sumber ekonomi.
Bupati menekankan bahwa rapat ini harus melahirkan rencana aksi yang konkret, terutama dalam distribusi tanah, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan kelembagaan. "Semua itu harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Wiyatno mengajak seluruh anggota GTRA untuk terus memperkuat koordinasi dan bekerja secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Ia berharap semangat kerja sama ini tidak hanya mendukung keberhasilan Reforma Agraria, tetapi juga menjadi fondasi pembangunan daerah lainnya demi mewujudkan Kabupaten Kapuas yang lebih maju dan berkeadilan.
